Jumlah Harta Kekayaan Jokowi Meroket Selama Pandemi, Ini Reaksi Novel Bamukmin

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin turut mengomentari harta kekayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri yang meroket semasa pandemi Covid-19.

Novel menegaskan jumlah harta kekayaan pria yang karib disapa Jokowi itu membuktikan mana pemimpin yang membela rakyat dan negara.

"Akhirnya semua tahu mana pemimpin yang membela rakyat dan negaranya tercermin dari potret kehidupannya, karena sibuk dengan pencitraannya agar disangka orang baik dan merakyat," kata Novel, Senin (13/9).

Pemilik nama asli Novel Chaidir Hasan Bamukmin itu menilai meroketnya harta kekayaan tersebut membuktikan Jokowi bukan sosok pemimpin yang baik.

"Orang seperti itu bukan orang baik, karena orang baik tidak perlu sibuk membangun pencitraan. Apalagi dengan cara berbohong, bisa tega-teganya mengkriminalisasi ulama bahkan bisa terjadi pembantaian keji terhadap enam Laskar FPI," ujar Novel.

Tokoh senior FPI itu merasa bingung dengan kenaikan harta kekayaan para pejabat tersebut.

Pasalnya, kata dia, di saat masyarakat merintih akibat kebijakan PPKM malah harta mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bertambah.

"(Rakyat merintih karena PPKM, red) Kok, bisa ada pejabat negara bertambah kekayaannya. Wajib diaudit apakah aliran korupsi bansos masuk ke kantong pribadinya atau keluarganya," ucap Novel.

Novel Bamukmin juga meminta agar dugaan mafia Covid-19 harus diusut.

"Dugaan mafia Covid-19 atas bisnis vaksin atau alat kesehatan dan cek kesehatan melalui swab dan PCR, sehingga bisa tahu kejahatan kemanusian yang biadab dengan ratusan ribu nyawa melayang," tutur Novel.

Oleh karena itu, lanjut Novel, alasan tersebutlah yang memacu semangatnya ingin menyalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Insyaallah dengan izin Allah. Kalau Allah jadikan saya wapres, maka saya siap miskin dan apa yang saya dapat semua buat rakyat," sambung Novel Bamukmin.

KPK baru-baru ini merilis harta kekayaan pejabat selama setahun ini.

Komisi antirasuah itu mengungkapkan bahwa 70,3 persen kekayaan para pejabat mengalami kenaikan selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19.

Sumber: