Provinsi Jambi Ranking 13 Capaian Vaksin, Kapolda Jambi Minta Perketat PPKM

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Saat ini, capaian vaksinasi dosis pertama Provinsi Jambi, secara keseluruhan sudah mencapai 92,31 persen. Sementara untuk dosis ke dua 68,32 persen.

Tak hanya itu, atas capaian ini Provinsi Jambi berada di peringkat 13 nasional untuk capaian vaksinasi dosis pertama, dan peringkat 15 untuk capaian vaksinasi dosis 2.

Hal ini disampaikan Kapolda Jambi, Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jambi, Selasa (8/3) di salah satu hotel Kota Muarabungo, Kabupaten Bungo. Rakor ini digelar, dalam rangka penanganan Covid-19 gelombang ke-3 dan antisipasi varian Omicron.

Selain itu juga, rakor membahas langkah-langkah strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di Provinsi Jambi.

Dalam rakor yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo juga memaparkan situasi dan kondisi dalam rangka capaian vaksinasi.

Saat ini kata dia, ada 1.556 desa dan kelurahan di Provinsi Jambi. Sementara jumlah RT ada 16.940, dan 2.431 RW.

"Tenaga tracer Bhabinkamtibmas dan personel yang ditunjuk Kapolres sebanyak 1.074," kata Rachmad.

Lanjutnya, jumlah vaksinator Covid-19 yang dilatih per profesi dan per fasyankes, dokter sebanyak 28.576 orang, bidan 61.617 orang. Lalu perawat 40.969 orang, nakes lainnya 16.285 orang, total 149.447 orang.

Dalam kesempatan itu, untuk penamggulangan Covid-19 ini, Rachmad merekomendasi beberapa hal, yaitu pengetatan kembali PPKM; eningkatkan vaksinasi berbasis mikro; menyempurnakan peralatan tracing.

"Mengarahkan pasien gejala ringan masuk isoter, termasuk mempersiapkan nakes dan obat-obatan," kata jenderal bintang dua itu, di depan seluruh undangan yang hadir baik itu secara langsung, atau via daring.

Rachmad juga menyampaikan rekomendasi untuk pemulihan ekonomi, antara lain pengaturan distribusi barang (minyak goreng), manajemen, produksi, distribusi dan perdagangan.

Perlindungan alam (penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Mining), kata dia, diatur menjadi bisnis yang legal dan tidak merusak lingkungan.

Pemrov Jambi menentukan rencana kerja yang rigid, dengan skala prioritas. Dia juga meminta untuk terus melakukan pengaturan transportasi batubara, serta pncegahan konflik sosial yang berlatar belakang ekonomi. "Misalnya sengketa atau konflik lahan," kata dia.

Rakor ini dihadiri anggota Komisi IX DPR RI Dapil Provinsi Jambi Zulfikar Achmad, Bupati Bungo Mashuri, Kasi Ops Korem 042/Gapu Kolonel Inf M Sholeh. (rib)

Sumber: