Menko Airlangga : PPKM Luar Jawa-Bali, Tunjukkan Tren Perbaikan Situasi Covid-19

JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Luar Jawa-Bali masih berlaku sampai 6 September 2021 mendatang, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 36 (tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali) dan Inmendagri No. 37 (tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Luar Jawa – Bali).

Pada Konferensi Pers “Update Penanganan Pandemi Covid-19” secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, secara rinci mengenai hasil asesmen sementara secara spasial (per daerah) untuk di Luar Jawa-Bali, terdapat beberapa provinsi di Pulau Sumatera yang masih perlu mendapat perhatian khusus karena penurunan mobilitasnya kurang dari -20%, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, dan Riau. Dari segi Testing dan Positivity Rate, provinsi berikut ini yang memiliki Positivity Rate di atas level nasional (22%) yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Jambi, Lampung, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel), sedangkan hampir semuanya, kecuali Kep. Babel, mempunyai total jumlah Testing yang sangat rendah.

“Kalau dari sisi Tingkat Kematian (CFR), ada tiga provinsi yakni Lampung, Sumsel, dan Aceh memiliki CFR tertinggi di Sumatera. Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau BOR dan Konversi TT Covid-19 yang sudah berada di atas 50% adalah Aceh dan Kep. Babel, sedangkan provinsi lainnya konversinya masih di bawah 40%. Untuk progres vaksinasi, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Lampung memiliki capaian vaksinasi dosis 1 yang masih sangat rendah,” jelas Menko Airlangga, Senin (30/8) kemarin.

Beranjak ke Wilayah Kalimantan, terdapat dua provinsi yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang penurunan mobilitasnya masih sama dengan minggu sebelumnya atau kurang dari -20%. Lalu, untuk Positivity Rate, tiga provinsi yaitu Kalteng, Kaltara, dan Kalimantan Selatan (Kalsel), memiliki Positivity Rate di atas level nasional, sehingga masih perlu meningkatkan Testing.

Angka persentase CFR di Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 3,4% merupakan yang tertinggi di Kalimantan, lebih tinggi dari rata-rata nasional (3,3%). Salah satunya disebabkan oleh BOR dan Konversi TT Covid yang masih di bawah 60%, dan hanya Kaltim yang sudah mencapai 40%. Untuk pelaksanaan vaksinasi, seluruh provinsi di Kalimantan masih di bawah capaian nasional, terutama Kalsel dan Kalbar yang masih berada di bawah 20%.

Di Wilayah Sulawesi, Provinsi Gorontalo perlu menurunkan mobilitasnya karena masih meningkat dalam seminggu terakhir. Sementara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Sulawesi Tenggara (Sultra) penurunan mobilitasnya kurang dari 20%, sedangkan Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah berhasil menurunkan tingkat mobilitasnya.

Dari sisi CFR, Provinsi Gorontalo memiliki level CFR di atas level nasional. Terdapat 4 Provinsi yang mempunyai Positivity Rate di atas nasional, yakni Sulut, Gorontalo, Sulteng, dan Sulbar. Untuk BOR, seluruh provinsi di Sulawesi sudah di bawah 50%. Kemudian, ada 2 Provinsi yang capaian vaksinasi dosis 1 masih di bawah 20% yakni Sulteng dan Sulbar.

Untuk Wilayah Maluku-Papua-Nusa Tenggara, terkait dengan mobilitas penduduk, Provinsi NTT, Maluku Utara, dan Maluku masih harus menurunkan tingkat mobilitasnya hingga ke bawah 20%. Sedangkan, untuk Kasus Aktif, Provinsi Papua perlu waspada karena jumlah kasus aktifnya mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir ini.

Kalau untuk CFR, NTB memiliki tingkat CFR tertinggi di wilayah ini yaitu 2,8%, walaupun masih di bawah angka nasional. Kemudian, Provinsi NTT, Maluku, dan Papua memiliki capaian Testing yang rendah di bawah 20%, meskipun angka Positivity Rate masih berada di bawah nasional. Untuk Tingkat BOR pada semua provinsi di wilayah ini berada di bawah 40%, dan juga proses vaksinasi di seluruh provinsi tersebut masih perlu digalakkan lagi.

Apabila dilihat secara umum di wilayah PPKM Level 4, terdapat 20 Kabupaten/Kota dengan tren penurunan mobilitas yang melandai atau bahkan ada yang meningkat. Sebanyak 11 Kab/Kota dengan penurunan tingkat mobilitas yang kurang dari 10%, yakni Kota Dumai, Kota Medan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pringsewu, Kebupaten Banggai, Kota Banda Aceh, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Luwu Timur, Kota Samarinda, dan Kabupaten Merangin.

Kemudian, sebanyak 9 Kab/Kota mengalami kecenderungan mobilitas yang meningkat, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Pekanbaru, Pematang Siantar, Kota Jambi, Kab.Sumba Timur, Kota Kupang, Kota Jayapura, Kota Padang, dan Kota Palembang.

Pada minggu ini terjadi perbaikan level asesmen, baik di tingkat Provinsi maupun Kab/ Kota. Untuk yang di tingkat Provinsi, terjadi perbaikan level asesmen di mana minggu lalu (18 Agustus) terdapat 7 Provinsi dengan asesmen level 4, minggu ini (28 Agustus) turun menjadi hanya 4 Provinsi (Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur). Sementara, pada tingkat Kab/Kota, terjadi perbaikan level asesmen selama periode PPKM, yakni:

Dari 34 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa - Bali pada PPKM saat ini (24 Agustus s/d 6 September), terjadi perbaikan level asesmen yaitu ada 3 Kab/Kota yang mengalami perbaikan (penurunan tingkat asesmen) dari Level TK-4 menjadi Level TK-3, yaitu Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kab. Batanghari (Jambi), dan Kab. Sumba Timur (NTT). Sedangkan, 31 Kab/Kota lainnya masih dalam Level Asesmen 4, namun sejumlah indikator penanganan Covid-19 (Kasus Konfirmasi, Kesembuhan, Kematian, Positivity Rate, BOR) telah menunjukkan perbaikan.

Mengenai update realisasi Program Jaring Pengaman Sosial, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Program Bantuan Beras Bulog (10 Kg/Keluarga) untuk 2021 sudah seluruhnya tersalurkan sesuai target kepada 28,8 juta keluarga. Lalu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 Juta per pekerja, sudah masuk pada selesainya sproses DIPA BSU sejumlah Rp8,78 triliun, dan telah dicarikan kepada 2,09 juta pekerja. Untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per 11 Agustus 2021 sudah terealisasi sebanyak Rp 14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro (92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun). Juga untuk Program Kartu Prakerja yang sudah mulai membuka Batch 19.

Sumber: