JAKARTA - Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Presidensi G20 Indonesia secara resmi mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 hingga 12 bulan ke depan. Ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan diplomasi perekonomian melalui pembentukan arsitektur perekonomian dan kesehatan global pasca pandemi Covid-19.
Indonesia juga berkesempatan untuk memperkuat sektor-sektor perekonomian kunci melalui berbagai negosiasi di bawah Presidensi G20 yang meliputi perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia dan SDGs.
Kesempatan memperkuat perannya dalam Presidensi G20 ini menjadi semakin besar karena didorong juga dengan kondisi Indonesia yang saat ini memiliki piramida penduduk yang didominasi oleh usia produktif yaitu pada rentang usia 20-40 tahun, terbanyak di usia 30-an tahun.
“Oleh karena itu, dalam Presidensi G20 Indonesia, peran kaum muda tidak bisa dikesampingkan. Melalui Youth20 (Y20), pemuda dan pemudi memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan dan manfaat dari recovery itu sendiri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Acara Puncak Kompetisi Pemuda Nasional bertajuk Pemuda dan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia secara virtual pada Minggu (28/11).
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan tentang beberapa isu penting yang perlu menjadi fokus kaum muda secara nasional dan global, yaitu ketenagakerjaan, transformasi digital, lingkungan, khususnya terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, serta keberagaman dan inklusivitas.
Pemuda perlu membangun kewirausahaan sosial untuk menjadi salah satu solusi bagi tantangan sosial ekonomi yang ada saat ini. Kemudian, dalam transformasi digital, khususnya tata kelola digital dan financial digital literacy, kaum muda memiliki peran penting dalam membangun inovasi untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat.
“Inklusi keuangan hanya bisa tercapai apabila masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi melek teknologi. Program riil yang dibangun oleh pemuda, seperti sejumlah digital platform untuk peer to peer dan e-payment, bisa menjadi solusi bagi tantangan pengembangan digital literacy dan digital governance yang menjadi fokus Pemerintah,” kata Menko Airlangga.
Dalam isu lingkungan, terutama terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, kaum muda memiliki peluang untuk memberikan pengaruh perubahan perilaku guna memandu jaringan yang lebih besar menuju gaya hidup yang tidak melebihi batas kemampuan support dari bumi.
Indonesia juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, kaum muda diharapkan mampu berkontribusi dalam mendesain ulang pasar, meningkatkan teknologi, memperkuat tata kelola yang inklusif, dan memobilisasi kekuatan data. Menko Airlangga menambahkan, langkah sederhana lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perubahan dalam menggunakan transportasi ramah lingkungan serta mengelola sampah secara baik.
“Kaum muda cenderung memiliki semangat juang dan pribadi yang tangguh. Mereka mampu menjadi role model dan agen perubahan di dalam masyarakat. Untuk menjamin resilience kaum muda, Pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial dan kewirausahaan sosial yang akan menjadi enabler ketangguhan bagi para pemuda dan pemudi,” tegas Menko Airlangga.
Selanjutnya, di tengah keberagaman Indonesia, Menko Airlangga berpesan bahwa kaum muda sebagai aktor penggerak pembangunan yang merata dan berkelanjutan harus terus menggaungkan toleransi dan inklusivitas. Hal ini tentu juga harus didorong dengan pendidikan yang juga memiliki peranan penting dalam mendorong inklusivitas tersebut.
“Pemuda memiliki peran dalam ekonomi kreatif. Untuk itu, yang perlu diperhatikan saat ini bukan hanya persaingan lokal dan global, tetapi juga semangat kebersamaan. Pendekatan kerjasama perlu didorong dan diutamakan dalam mendorong semangat untuk maju dan menang bersama,” pungkas Menko Airlangga. (*)