JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pelaksaan Kurikulum Merdeka Belajar di lapangan terkendala akses internet. Khususnya pada daerah-daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).
Ini dikatakan Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki, mengatakan. Kata dia, meski implementasi Kurikulum Merdeka Belajar itu punya konsentrasi pengembangan pembelajaran yang memang fleksibel, tetapi kemudian ketergantungannya terhadap IT akses internet menjadi lebih kuat.
“Nah (akses internet) ini menjadi masalah bagi penyelenggara atau guru sekolah-sekolah di Palembang. Saya bisa membayangkan bagaimana dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) yang belum bisa akses internet," kata Zainuddin Maliki.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, misalnya dalam kurikulum tersebut jika belajar tentang ekonomi dengan pendekatan utility memanfaatkan pasar, para siswa-siswi langsung terjun ke pasar atau kalau tidak bisa disimulasikan saja. Sedangkan untuk mensimulasikan, membutuhkan teknologi.
BACA JUGA:Kasih Pesan ke Kades Terpilih di Merangin, Al Haris: Jangan Gonta-Ganti Istri
BACA JUGA:Kunjungan ke Jambi, Wapres Puji Gubernur Jambi Al Haris
"Dari segi konsep memang kurikulum ini menempatkan sumber belajar otu tidak hanya terbatas pada guru bahkan tidak hanya terbatas pada buku, tapi yang ingin dipelajari itu adalah kehidupan itu sendiri yang luas," kata Zainuddin.
Di sinilah, sambung Zainuddin, kelemahan dari implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar yang dijalankan oleh sekolah penggerak.
"Kalau sekolah penggerak kita tahu telah dijalankan di sekolah-sekolah yang bagus, kalau evaluasinya yang disampaikan oleh Kemendikbud dengan menjalankan program Kurikulum Merdeka Belajar terjadi peningkatan prestasi belajar. Capaian literasi angkanya menjadi 570, sedangkan saat menerapkan kurikulum 2013 hanya mencapai angka 532, setelah terkena pandemi turun lagi menjadi 482. Dengan menerapakan kurikulum ini memang ada peningkatan capaian literasi, akan tetapi hanya di sekolah-sekolah yang SDMnya sudah baik,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X ini.
Zanuddin menerangkan, untuk para guru yang menjalankan kurikulum merdeka belajar ini di Palembang sudah mendapatkan bimbingan, pendampingan atau pelatihan tetapi yang mereka keluhkan adalah sarana penunjangya terutama adalah IT.
BACA JUGA:Kebutuhan Hewan Kurban Meningkat, Ini Penjelasan Dinas Peternakan Muarabungo
BACA JUGA:Diterjang Angin Puting Beliung, 1 Rumah di Legok Ambruk
“Yang harus kita antisipasi adalah daerah-daerah yang masih belum bisa mencukupi guru yang kompeten dan sarpras dukungan sumber belajar itu yang perlu kita pelajari,” ujarnya.(*)
Artikel ini telah tayang di Disway.id, dengan judul Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Terkendala Akses Internet