JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pengelolaan keuangan sejumlah daerah di Indonesia, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kesal.
Pasalnya, pemerintah pusat sudah rutin melakukan transfer ke daerah. Tapi realisasi belanja modal pembangunan infrastruktur dasar masih sangat minim.
Parahnya lagi, daerah banyak yang menyimpan dana APBD-nya di bank. Menurut Sri Mulyani, posisi dana Pemda di perbankan per Mei 2022 sebesar Rp 200 triliun.
Angka itu naik, pada 2021 sebesar Rp 172 triliun, dan di 2020 Rp 165 triliun.
BACA JUGA:Keren Nih...Desainnya Sangat Menggoda, Ini Penampakan Chevrolet Blazer Listrik
"Transfer kami ke daerah itu rutin lho. Memang ada beberapa persyaratan. Tetapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Ini kan menggambarkan adanya ironis. Resources ada, dananya ada, tapi tidak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani di Kementerian Dalam Negeri, pada Jumat 17 Juni 2022.
Menurut Sri Mulyani, dengan kondisi dana mengendap di bank tersebut, pembangunan infrastruktur dasar tidak terealisasi.
Salah satunya penyediaan air bersih. Padahal banyak rakyat di daerah membutuhkan infrastruktur.
Dikutip dari fin.co.id, banyak wilayah di pedalaman Indonesia yang tidak memiliki sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai.
BACA JUGA:Usai Umrahkan Pedagang, Mendag Zulkifli Hasan Bagikan Uang ke Penjual Telur di Pasar Koja
BACA JUGA:UMKM Binaan BUMN Go Internasional, Erick Tohir Dapat Dukungan
"Begitu pun kemiskinan di daerah yang masih tinggi. Bapak/Ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji saja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak," ketus Sri Mulyani.
Kecepatan menjalankan instrumen, lanjutnya, penting bagi daerah. Sebab hal itu dipengaruhi kecepatan dalam belanja anggarannya.
Dia menuturkan belanja Pemda alami minus 17 persen pada akhir Mei 2022. Yaitu dari Rp 270 triliun menjadi Rp 223 triliun.