JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID-Pemerintah berencana akan membatasi pupuk bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa buka suara.
Dirinya meminta agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan tersebut. Dirinya meminta pertimbangan agar subsidi pupuk nantinya akan difokuskan pada jenis urea dan NPK sesuai dengan hasil rekomendasi panja Komisi IV DPR.
Pengamat Sosial dan Politik itu menyebutkan dengan adanya pencabutan pupuk subsidi maka berpotensi mengurangi produktivitas petani.
"Tentunya produktivitas petani akan terganggu karena harga pupuk yang selama ini disubsidi akan naik. Hal ini membuat sektor pertanian cenderung lesu dan kontraproduktif," tegas Herry.
"Harus diingat pertanian ialah sektor yang teruji mampu bertahan di tengah hantaman pandemi, dan kami berharap sektor ini bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi ekonomi ke depannya," tamba Hery.
Menurut Herry, keberpihakan pemerintah terhadap petani merupakan keniscayaan.
"Keberpihakan pemerintah itu harus konkret terutama kepada petani jika pupuk subsidi dicabut maka pemerintah bisa dibilang kurang peka dan dampaknya besar," kata Herry
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk subsidi.
Airlangga menyebut pupuk yang akan disubsidi nantinya hanya pupuk urea dan NPK.
Hal itu dikatakan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 Juni 2022 lalu.
Pasalnya, pemfokusan pupuk subsidi pada urea dan NPK ini disebabkan naiknya harga pupuk di pasar internasional dampak kondisi perang Rusia-Ukraina seperti dikutip dari jpnn.com.
Adapun pengalihan fokus pupuk subsidi oleh pemerintah akan dilakukan mulai Juli 2022 mendatang. (viz)