JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pengamat Ekonomi Provinsi Jambi, Noviardi Ferzi mengingatkan pemerintah akan ancaman inflasi tinggi terhadap kemiskinan.
Noviardi mengungkapkan, kenaikan harga BBM berkontribusi sekitar 30-40 persen terhadap besaran biaya transportasi dan angkut barang.
Kenaikan harga-harga ini akan mendorong inflasi Jambi yang per Agustus sudah di posisi 8 persen. Bila inflasi meningkat, maka daya beli masyarakat menjadi taruhan. Masyarakat dipercaya akan menahan belanja mereka.
Sedangkan BLT BBM yang diberikan pemerintah, dia menilai hanya sedikit meredam efek kenaikan harga pertalite dan lainnya. Belum lagi, inflasi yang diperkirakan menjulang. Pemerintah sendiri memprediksi lonjakan inflasi hingga akhir tahun mencapai 6,6-6,8 persen.
BACA JUGA:Ini Tanggapan Jokowi soal Anies Baswedan jadi Capres dari Nasdem
"Masalahnya, nilai (BLT) lebih kecil dibandingkan dampak inflasinya. Selain itu, masalah seberapa cepat BLT bisa disalurkan dan seberapa jauh bisa mengcover semua kalangan miskin yang berhak mendapatkan BLT," jelasnya.
Toh kata dia, kenyataannya penyaluran BLT lambat. Padahal, efek kenaikan harga barang sudah langsung terasa sejak kenaikan harga BBM diumumkan.
"Belum lagi, masalah tidak semua kalangan miskin menerima bansos. Di sejumlah provinsi di luar Jawa, banyak yang kurang 50 persen dari penduduk miskin yang menerima bansos," imbuhnya.
Dampak dari inflasi menurutnya, setiap kenaikan 1 persen inflasi dapat meningkatkan angka kemiskinan sekitar 0,2 hingga 0,8 persen di Provinsi Jambi. Perhitungan tersebut mempertimbangkan kerentanan golongan masyarakat hampir miskin menuju masyarakat miskin.
BACA JUGA:Baim Wong dan Paula Dilaporkan ke Polisi karena Konten Prank
BACA JUGA:BPS : Inflasi September 2022 Tertinggi Sejak Desember 2014
Pernyataan ini disampaikannya ketika menanggapi angka inflasi di Provinsi Jambi kembali ke angka 8 persen di bulan September 2022 setelah sempat menurun di bulan Agustus lalu.
Data ini, berdasarkan release yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, kemarin. "Pergerakannya sekitar 0,8 persen-1,2 persen dari inflasi. Jadi kalau ada prediksi kalau kenaikan harga pangan bisa membuat jumlah penduduk hampir miskin menjadi miskin, itu betul. Ini yang harus jadi perhatian pak Gubernur," ujarnya
Dalam hal ini Noviardi menilai sulit bagi pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Pasalnya, ada tekanan inflasi yang cukup tinggi yang menyulitkan untuk memperbesar proporsi penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi.