JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pengolaan hutan berbasis masyarakat yang diterapkan di Jambi terbukti memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.
Pun kepada masyarakat suku adat marginal, diantaranya Orang Rimba, Talang Mamak, dan Bathin Sembilann.
Namun, tujuan besar Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera melalui perhutanan sosial tidak mungkin tercapai jika hanya ditompangkan kepada masyarakat pemegang izin saja.
Perlu kolaborasi lintas sektor untuk pengolaan perhutanan sosial agar peningkatan perekonomian masyarakat dapat tercapai.
BACA JUGA:Barongsai Hingga Reog Meriahkan Peringatan HUT ke-77 TNI di Korem 042/Gapu
BACA JUGA:Rumah di Belakang SMAN 3 Jambi Kebakaran, 6 Armada Damkar Diturunkan
Oleh karena itu, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menggagas sebuah ruang dialog antara lembaga pengolala perhutanan sosial, pemerintahan desa, Dinas Kehutanan, Dinas DP3AP2, dan Kementrian Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kegiatan ini bertujuan untuk membincangkan kolaborasi yang mungkin dilakukan untuk menunjang perhutanan sosial, salah satunya melalui dukungan dana desa.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, penting untuk memperkuat pemahaman pemangku kebijakan di level desa dan para pihak dalam mendukung upaya pengembangan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat marjinal melalui APBDes.
“Penting dibangun sinergi dan pemahaman bersama oleh Pemerintah Desa dan para pihak terkait penganggaran APBDes yang bersumber dari APBN, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten serta Alokasi Dana Desa di Kabupaten untuk pengelolaan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat marjinal,” ujarnya dalam pembukaan Workshop “Penggunaan APBDes dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Jambi” pada Selasa, 4 Oktober 2022.
BACA JUGA:Satu Unit Rumah di Belakang SMAN 3 Jambi Dilalap Sijago Merah
Saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Merangin, Al Haris telah melakukan terobosan dalam pengelolaan perhutanan sosial yaitu dengan pemberian dana afirmasi untuk peningkatan kapasitas masyarakat pengelola perhutanan sosial.
Direktur KKI Warsi, Adi Junedi mengatakan prakti-praktik baik seperti ini patut ditularkan kepada kabupaten lain untuk pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat marginal yang ada di Jambi.
“Masih banyak masyarakat sekitar hutan dalam kategori miskin. Oleh karena itu, upaya lintas sektor dan atensi kita terhadap suku anak dalam perlu ditingkatkan. Kami sangat berharap dari pemerintahan provinsi untuk kegiatan perhutanan sosial yang memiliki terobasan dalam pengalokasian dana afirmasi untuk kegiatan perhutanan sosial,” ungkap Adi Junedi.