JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Saat ini kondisi ekonomi secara global tidak dalam keadaan baik baik saja.
Hal inipun akan berdampak pada biaya haji tahun tahun depan.
Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan merumuskan ulang biaya pelaksanaan haji di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit saat ini.
Disampaikan anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar keputusan yang diambil bisa memberikan keadilan.
BACA JUGA:Ini Kata Irjen Pol Rachmad Wibowo untuk Personel Polda Jambi, Sebelum Sertijab Siang Ini
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Besok, Kapolri Lantik Irjen Pol Rusdi Hartono Jadi Kapolda Jambi
"Jadi kita tidak bisa tergesa-gesa menyampaikan solusinya. Ini perlu dibicarakan dengan stakeholder, dengan pemerintah, DPR," kata Amri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022.
Selain membahas formula baru, agenda BPKH ke depan adalah mengoptimalkan dana yang mereka kelola saat ini.
Menurutnya, BPKH akan melakukan langkah-langkah memastikan dana haji bisa berkelanjutan, salah satunya dengan meletakkan dana tersebut pada instrumen investasi.
"Kata kuncinya adalah sustainable. Kita sudah dapat support dari pemerintah, dari DPR agar sustainable keuangan haji menjadi agenda penting," ujarnya.
BACA JUGA:Truk VS Kijang Inova di Jalan Lintas Timur, Tanjab Barat, 1 Orang Meninggal Dunia
BACA JUGA:Ferdy Sambo Bagi Bagi Uang Rp 2 Miliar Usai Habisi Nyawa Brigadir J
"Kita tentu harus memaksimalkan atau mengoptimalkan pengambilan manfaat, terus kemudian kita merasionalisasi dan bekerja sama dan mengefisiensi penyelenggaraan ibadah haji," pungkasnya.
Sejauh ini, pemerintah mensubsidi separuh biaya haji masyarakat.
BPKH mencatat secara total biaya haji berada di kisaran Rp80 juta-Rp100 juta, namun yang dibayarkan jemaah hanya sekitar Rp40 juta dan selisihnya disubsidi pemerintah. (Derry Sutardi/disway.id)
Artikel ini juga tayang di disway.id
Dengan judul kondisi ekonomi kian terjepit biaya haji bakal dirumuskan ulang