Bangko, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Puluhan Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat Merangin yang tergabung dalam Forum Merangin Menggugat (FMM) lakukan unjuk rasa depan kantor Bupati Merangin dan DPRD Merangin senin kemarin 17 Oktober 2022.
Unjuk rasa tersebut dilakukan karena adanya kejanggalan pada APBD di Kabupaten Merangin tahun 2022, Dimana APBD Kabupaten Merangin dalam catatan mengalami surplus sampai puluhan miliar, namun pada kenyataan mengalami defisit sampai 51 Miliar.
Dari pantauan media ini, para pendemo terlihat melakukan aksi didepan kantor Bupati Merangin, namun sayangnya setelah beberapa jam melakukan aksi mereka hanya disambut Sekda Kabupaten Merangin Fajarman.
"Mohon maaf pak Bupati dan wakil Bupati masih di dinas keluar daerah,"ungkap Sekda Kabupaten Merangin Fajarman dihadapan Pendemo.
BACA JUGA:KPK Segera Bentuk Tim, Cek Kesehatan Lukas Enembe
BACA JUGA:Kapolri Peringatkan Kapolda: Tak Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik, Akan Dievaluasi
Salah satu Peserta Aksi mengungkapkan jika mereka hanya meminta penjelasan Bupati dan wakil Bupati bukan sekda terkait tuntutan mereka tersebut, karena pendemo menilai saat pembahasan APBD Perubahan diketahui Sekda Fajarman tidak dilibatkan sama sekali.
"Kawan - kawan, kita tahu saat pembahasan APBD - Perubahan sekda sendiri tidak dilibatkan. Namun saat demo Bupati dan wakil Bupati malah ngacir keluar daerah. Melemparkan persoalan ke Pak Sekda. Jadi disini kami hanya ingin minta penjelasan dari Bupati dan wakil bupati terhadap APBD Merangin. Mari kita cek ruangan Bupati dan wakil Bupati,"ungkap salah satu peserta Aksi.
Namun perwakilan pendemo tetap ngotot sampai menyisir keruangan Bupati dan Wakil Bupati Merangin untuk memastikan jika keduanya tidak berada ditempat.
Karena Bupati dan wakil Bupati didapati tidak berada diruangan akhirnya para pendemo bergerak ke Gedung DPRD Merangin untuk melakukan aksi.
BACA JUGA:Pendistribusian Logistik Pilkades di Sarolangun Dikawal Ketat Polres Sarolangun
BACA JUGA:Shopping Center, Fitur Terbaru dari TikTok
Selang beberapa saat melakukan aksi para pendemo lansung disambut pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Merangin.
Para pendemo lansung diajak masuk keruangan untuk melakukan audiensi tentang APBD Kabupaten Merangin yang dianggap janggal tersebut.
Marlios penanggung jawab Aksi dan juga ketua KNPI Kabupaten Merangin mengaku ada lima tuntutan pada aksi unjuk rasa tersebut.
Pertama pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Merangin untuk jelaskan dan buka ke publik APBD - Perubahan tahun 2022, baik dari pendapatan maupun belanja yang dalam catatan surplus namun kenyataannya defisit.
BACA JUGA:Ini Pesan Ketua KAD Provinsi Jambi untuk Kapolda Jambi yang Baru
BACA JUGA:CCTV Tragedi Kanjuruhan Diduga Hilang, Ini Kata Komnas HAM
"Kami menilai APBD - Perubahan banyak kejanggalan dan tidak tepat sasaran,"ungkap Marlios.
Dilanjutkan Marlios jika pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Merangin dan DPRD untuk membatalkan pembelian mobil dinas Bupati Merangin dan wakil Bupati Merangin, ditengah kondisi merangin sedang defisit.
"Kemudian kami juga meminta batalkan Program jum,at berkah yang anggaran tidak efisien. Masak pembelian lontonng sampai 83 juta tentu ini tidak masuk akal sama sekali,"sebut Marlios.
Pihaknya juga meminta kaji ulang persoalan tunda bayar baik sisi keuangan dan aspek hukum dan serta Plapon anggaran pada RAPBD Tahun 2023.
Pihaknya juga meminta mohon segera bayarkan hak tenaga Vaksinator Covid -19 dan pertibangkan pembayaran TPP ASN.
BACA JUGA:Jokowi akan Runtuhkan dan Bangun Kembali Stadion Kanjuruhan
BACA JUGA:Servis Motor Hanya 5 Menit, Honda Sinsen Berikan Layanan Pit Express
Semantara itu Andy Putra koordinator Aksi usai Audiensi mengaku sangat kecewa atas pengesahan APBD - Perunahan Kabupaten Merangin yang dianggap tidak mementingkan masyarakat Merangin dan hanya mementingkan kepentingan pejabat Kabupaten Merangin
"Tadi pas audiensi kami minta untuk di Evaluasi ulang penetapan APBD - Perubahan 2022 yang tidak masuk akal itu. Tadi kita lihat Merangin ada defisit mencapai 51 Miliar, namun ada belanja baru yang nialnya sampai 53 Miliar inikam tidak masuk akal. Sementara mereka mau mengutang dengan masyarakat. Ini mohon di evaluasi,"ungkap Andi.
Kemudian juga pihaknya menemukan pada APBD - Perubahan tersebut yang menggores hati Masyarakat Merangin.
"Ditengah kondisi defisit, mereka malah menganggarkan belaja baru seperti SPPD dewan yang nilainya sampai 3,7 Miliar. Kemudian pembelian mobil wakil Bupati yang baru mencapai 750 juta dan beberapa anggaran perjalanan dinas yang jumlahnya angkanya tidak masuk akal,"Keluh Andy.
BACA JUGA:Irjen Pol Rusdi Hartono Resmi Jabat Kapolda Jambi
BACA JUGA:Masih Misterius, Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Terus Meningkat
Untuk itu Andy mengaku jika pihaknya akan memantau APBD - Perubahan Kabupaten Merangin dan meminta dewan untuk melakukan evaluasi ulang terkait hal tersebut.
"Jika tidak dilakukan maka jangan salahkan kami akan bedah APBD Merangin tahun 2022 bersama KPK. Kami akan undang KPK lansung Ke Merangin. Selain itu kami juga akan tetap melakukan aksi jika evaluasi ini tidak dilakukan,"tegas Andy singkat.*