Persoalan angkutan batu bara di Jambi ini memang membuat geram banyak pihak. Terutama para pengguna jalan yang kerap merasakan kemacetan.
BACA JUGA:Diterjang Angin Puting Beliung, Puluhan Rumah di Bahar Grup Muaro Jambi Rusak Parah
Apalagi, setelah operasional batu bara dihentikan beberapa waktu lalu, ternyata masih ada saja perusahaan dan sopir nakal yang nekat beroperasi.
Abun Yani, anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi menyebutkan, kegiatan angkutan batu bara ini akan berdampak pada masa depan.
Karena akan mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik sosial, pendisikan, terlebih aktifitas ekonomi masyarakat.
Dia mengatakan, jika tak bisa diselesaikan dengan cara yang ditempuh saat ini, maka pembentukan Pansus adalah solusi.
BACA JUGA:Hari ini, Bansos Pangan untuk 13 Juta KPM Mulai Didistribusikan PT Pos Indonesia
BACA JUGA:Asiik..! Harga Daging Ayam dan Cabai Turun Jelang Lebaran Idul Fitri, Emak Emak Langsung Borong
“Kalau tidak juga bisa diselesaikan, kami minta bentuk Pansus Batu Bara,” katanya. Dia juga mempertanyakan efektifitas jalan alternatif di Simpang Karmeo menuju Kilangan.
Apalagi sebelumnya ada pernyataan bahwa jalan alternatif itu boleh digunakan angkutan batu bara dalam keadaan tanpa muatan.
“Kami menolak jalan yang dianggarkan di APBD itu, dipakai untuk angkutan batu bara,” katanya. Selain PPP, Fraksi PKB dan PKS juga mengeluarkan pernyataan pembentukan Pansus Batu Bara.
Semelumnya, Evi Suherman dari Fraksi PPP-Berkarya sudah lebih dulu dengan tegas menyampaikan akan membentuk Pansus Batu Bara ini.
BACA JUGA:Kebakaran Rumah di Nipah Panjang Tanjab Timur, Kerugian Capai Rp 500 Juta
BACA JUGA:Tol Trans Sumatera Palembang- Kayuangung hingga Lampung yang Bergelombang Diperbaiki Jelang Lebaran
Kata dia, seharusnya pemerintah bukan malah memprioritaskan perusahaan batu bara. “Batu bara itu perusahaan besar, bukan mereka yang diprioritaskan pertama,” kata dia.