Kualatungkal, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Wakil Bupati Tanjung Tanjung Barat (Wabup Tanjabbar) memintar agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dapat menangani faktor resiko stunting diantaranya jamban sehat, akses air bersih, dan pernikahan anak dibawah umur.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati yang juga Ketua TPPS Kabupaten Tanjabbar H. Hairan, SH saat membuka secara resmi Forum Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2023, Senin 17 Juli 2023.
Menurut Wabup, stunting merupakan masalah serius karena dapat merusak masa depan anak-anak.
“Sampai saat ini, seluruh elemen Pemda Tanjabbar tetap berkomitmen untuk melakukan tindakan nyata terutama dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk percepatan penurunan stunting,” tutur Wabup.
BACA JUGA:Angkutan Batu Bara Bikin Macet Lagi, Dirlantas Polda Jambi Ultimatum ATJ dan Perusahaan Batu Bara
Wabup juga menyingung soal keberhasilan berbagai pihak di daerah dalam kerja terpadu untuk menurunkan prevalensi stunting. Ia mengapresiasi kinerja berbagai pihak dalam upaya pengentasan stunting di Kabupaten Tanjabbar.
“Hasil yang kita peroleh pada usaha tahun 2022 perlu kita syukuri, namun jangan sampai prestasi tersebut membuat kita terlena, perlu upaya yang besar, melalui sinergitas, integritas dan akselerasi serta komitment para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam penurunan stunting.” ucapnya
Kepada TPPS Kecamatan, Wabup meminta dapat melakukan pembinaan kepada TPPS Desa/Kelurahan dengan melaksanakan rembuk stunting tingkat kecamatan, rembuk stunting tingkat Desa/Kelurahan minimal 1 kali dalam setahun.
“TPPD Kecamatan agar dapat melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan pernikahan anak karena dapat meningkatkan faktor resiko keluarga stuting dan kemiskinan ekstrem.” Tambahnya.
BACA JUGA:PT Nagamas AS Sejati Serahkan Santunan ke Yatim Piatu dan Kaum Duafa
Wabup Tanjabbar berharap agar para camat dapat meningkatkan pelaksanaan posyandu di wilayahnya dan mengkampanyekan agar ibu hamil dan baduta/balita memeriksakan diri di posyandu, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi survei kesehatan indonesia pada bulan Agustus-September 2023.
Sementara itu Plt perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Yuslidar, SP sampaikan apresiasi kepada Pemkab Tanjabbar dapat menurunkan di angka 9,9 persen di Tahun 2022 yang sebelumnya 19,8 persen di Tahun 2021.
“Prevalensi stunting 2022 mengalami penurunan baik di Provinsi Jambi maupun di kabupaten, ini sumbangsih dari pemkab tanjab barat yang mengalami penurunan angka Stunting yang luar biasa.” ungkapnya
“Harapannya Prestasi ini dapat dipertahankan dan dapat turun lagi di angka 6 atau 7 persen yang saat ini diangka 9,9 persen.” Pungkasnya.
BACA JUGA:Bunda Paud Muaro Jambi Buka Bimtek Percepatan Penurunan Stunting
Acara yang digelar diaula P3AP2KB Tanjabbar tersebut juga turut dihadiri, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, perwakilan P3AP2KB Provinsi Jambi, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, Kepala OPD dan Camat yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting dan perwakilan TP-PKK Kab. Tanjabbar.*