BALI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Indonesia dengan bangga akan menjadi tuan rumah sesi tahunan ke-61 dari Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO).
Sesi tahunan AALCO ini, akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 hingga 20 Oktober 2023 mendatang. Konferensi ini diharapkan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
AALCO, singkatan dari Asian-African Legal Consultative Organization, merupakan forum konsultasi yang melibatkan negara-negara di Asia dan Afrika.
Tujuan dari AALCO ini untuk menyamakan persepsi mengenai isu-isu hukum serta mencapai pandangan dan posisi bersama untuk memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara di kedua benua tersebut.
BACA JUGA:Simak Nih! Ini Manfaat BPJS Kesehatan dan 21 Penyakit yang Tidak Ditanggung
BACA JUGA:Terungkap! Anak Tentara Perwira TNI AU Diduga Masih Hidup Saat Terbakar
Forum AALCO ini didirikan setelah Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung, dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai salah satu penggagasnya.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, yang menjabat sebagai Presiden Konferensi AALCO, menjelaskan bahwa sesi tahunan ke-61 ini akan membahas sejumlah isu hukum yang menjadi kepentingan bersama antara negara-negara anggota.
Beberapa isu yang akan dibahas termasuk lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, hukum laut, situasi Palestina, hasil kerja Komisi Hukum Internasional, kejahatan siber, hukum luar angkasa, serta hukum dagang dan investasi internasional.
"Pembahasan atas isu-isu yang telah diagendakan akan menghasilkan pandangan bersama di antara anggota AALCO. Pandangan ini akan menjadi kontribusi penting dalam pertemuan-pertemuan internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa," ungkap Yasonna, Kamis 28 September 2023.
BACA JUGA:Bahaya, Ternyata Stres di Tempat Kerja Ternyata Berisiko Timbulkan Serangan Jantung
BACA JUGA:6 Zodiak yang Selalu Memperhatikan Makanan demi Menjaga Kesehatan
Selain agenda utama, Konferensi AALCO di Bali juga akan menyelenggarakan berbagai acara sampingan, seperti forum bisnis untuk mempromosikan investasi di Indonesia, dan diskusi mengenai Hukum Humaniter Internasional.
Kata Yasonna, ini sebagai wujud komitmen Pemerintah RI untuk menerapkan dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
"Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan International Committee of the Red Cross berkolaborasi dalam penyelenggaraan diskusi panel, yang bertepatan dengan peringatan ke-65 ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia," ungkap Yasonna.