JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Presiden Joko Widodo telah menyiapkan landasan untuk menggabungkan program-program unggulan yang diusulkan oleh duo Calon Presiden 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam langkah strategis menuju kelangsungan dan pembangunan nasional, usulan ini dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, menjelaskan bahwa program-program unggulan ini yang ditargetkan untuk dimasukkan dalam RKP-RAPBN 2025 bisa dieksekusi setelah pelantikan duo Presiden-Wakil Presiden terpilih.
Kata dia, Presiden Jokowi berkomitmen untuk mendukung dan menyiapkan inklusi program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025.
BACA JUGA:Resmi, Ketum PSSI Erick Thohir Umumkan Perpanjang Kontrak Shin Tae Young
"Termasuk yang dapat segera dilaksanakan setelah 20 Oktober 2024, ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih diambil sumpahnya," kata Ari, pada hari Kamis 25 April 2024.
Ari menjelaskan bahwa dukungan Presiden Jokowi mencerminkan semangat untuk menjaga kelangsungan pembangunan menuju terwujudnya kemajuan Indonesia.
"Semangatnya adalah menjaga kelangsungan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju, yang telah diletakkan fondasinya oleh Presiden Jokowi," tambahnya, dikutip dari ANTARA.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kementeriannya sedang memfasilitasi ruang fiskal dalam kerangka RAPBN 2025, memungkinkan program-program yang didukung oleh Prabowo-Gibran, seperti makan siang gratis, untuk dilanjutkan.
BACA JUGA:Tingkatkan Reputasi Akademik UNJA, Prodi Peternakan Laksanakan Akreditasi Internasional
BACA JUGA:Pilwako Jambi 2024, HAR Punya Peluang Diusung PKB
"Prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program-program tersebut dapat dilaksanakan," ujar Sri Mulyani saat ditanya mengenai pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
Beliau menyebutkan bahwa makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang memerlukan alokasi anggaran besar dan merupakan bagian dari fokus kebijakan fiskal untuk tahun 2025.
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan bahwa pembahasan RAPBN 2025 harus berada dalam posisi yang menjaga defisit di bawah batas toleransi, yaitu di bawah tiga persen.