"Yang pasti dianulir dulu, setelah itu kami berkoordinasi dengan Disdukcapil bagaimana agar jangan sampai terulang. Masyarakat juga jangan mengakali kalau memang tidak domisili di situ ya jangan bikin KK di situ," tegas Bey.
BACA JUGA:Menteri AHY Berkunjung ke Jambi, Ini Agendanya
Bey menjelaskan bahwa aturan mengenai zonasi menghitung jarak dari sekolah ke rumah secara garis lurus.
Hal ini memastikan bahwa siswa yang benar-benar tinggal dekat dengan sekolah mendapatkan prioritas.
Lanjutnya, ada orang tua yang merasa rumahnya sudah dekat, tapi ada yang lebih dekat lagi.
"Aturan zonasi itu betul-betul kami hitung dan itu bukan dihitung belok-beloknya tapi garis lurus dari sekolah ke rumah, jadi walaupun rumahnya bersebelahan tapi berputar karena tidak ada jalan tetap dia yang lebih dekat karena ditarik garis lurus," jelasnya.
BACA JUGA:Di iBox Harga iPhone 15 Sudah Turun Lebih dari Rp 2 Juta
BACA JUGA:HP Samsung Galaxy A55 5G Turun Hingga Rp 500 Ribu
Menanggapi pelanggaran domisili yang terjadi di sekolah favorit, Bey mengatakan akan melaporkannya ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku pembuat kebijakan sistem zonasi.
Sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan sekolah dan mengubah paradigma sekolah favorit.
"Kami akan melaporkan semua ke Kemendikbud karena (sistem zonasi) ini keputusan dari Pemerintah Pusat. Sebenarnya tujuan zonasi itu kan untuk memeratakan sekolah tapi ternyata paradigma sekolah favorit itu masih ada, jadi orang tua masih ingin anak-anaknya sekolah di favorit," pungkas Bey.
Dengan adanya pengawasan ketat dan penegakan aturan yang tegas, diharapkan PPDB dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon peserta didik.
BACA JUGA:KUR Mandiri 2024: Cek Disini Pinjaman Rp 10-25 juta, Angsuran Tempo Hingga 5 Tahun
BACA JUGA:Pinjaman KUR BRI 2024 dari Rp 10 Juta sampai Rp 100 Juta
Mari bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam sistem pendidikan kita. *