- SMP Yasmu
BACA JUGA:Harga dan Spesifikasi Realme C30s
BACA JUGA:Gak Kapok, Berawal dari Pemakai, Mantan Anggota DPRD Jadi Bandar Narkoba, Auto Kena Tangkap
"Setiap tahunnya selalu ada sekolah yang tutup akibat sistem zonasi ini. Kami terpaksa membuka pendaftaran hingga Agustus karena jika tidak mendapatkan siswa, proses belajar mengajar tidak bisa berjalan," tambah Hernida.
Hernida mengkritik keras sistem zonasi yang dianggapnya tidak membawa perbaikan pada mutu pendidikan.
"Sistem zonasi tidak cocok dan layak untuk mutu pendidikan. Sistem ini justru membuat sekolah swasta semakin tidak berdaya dan terpuruk," tegasnya, dikutip jambi-independent.co.id dari ANTARA.
FOKKS berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan pemerintah pusat bisa mengembalikan sistem PPDB ke metode lama yang berfokus pada hasil ujian akhir atau NEM.
BACA JUGA:Kenakan Seragam PSHT, Wagub Jambi Abdullah Sani Berikan Dukungan Penuh untuk PSHT di Jambi
"Kalau kita maunya PPDB ini kembali lagi seperti dulu melalui sistem NEM dan tes yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Misalnya, sekolah berbasis Islam bisa menerapkan tes mengaji. Jadi jangan ada zonasi, kita bersaing dengan kualitas," jelas Hernida.
Selain itu, FOKKS juga menginginkan perhatian lebih dari Pemkot Serang terhadap sekolah swasta. Hernida menegaskan bahwa sekolah swasta memiliki potensi yang sama dengan sekolah negeri.
"Kami sudah berjuang keras secara internal, tapi kalau tidak ada dukungan eksternal, kami akan mati. Saat ini, hampir 70 persen sekolah swasta memiliki siswa di bawah 20 orang," ungkapnya.
Hernida berharap perubahan segera dilakukan agar sekolah swasta dapat bertahan dan berkembang.
BACA JUGA:Perayaan Hari Pajak ke-79 Aksi Simpatik, Ini Tujuannya
BACA JUGA:Menko Luhut Sebut BBM Subsidi Bakal Dibatasi pada 17 Agustus 2024, Ini Penjelasan Menko Airlangga
"Pendidikan adalah hak semua anak. Sistem zonasi seharusnya tidak mematikan semangat sekolah swasta untuk memberikan pendidikan berkualitas," tutupnya.