"Yang perlu diingat, ada pekerja lepas yang menggantungkan hidup di pekerjaan itu, mereka menjadi tulang punggung keluarga, jika dana tidak dicairkan, dari mana rekanan bisa menggaji mereka," sebutnya.
BACA JUGA:Ketua TP PKK Batanghari Zulva Fadhil Buka Pencanangan PIN Polio Tingkat Kabupaten Batanghari
"Kalau ini terjadi, yang rugi masyarakat. Semestinya, tahun ini mereka sudah bisa menikmati fasilitas dengan kualitas sesuai rencana, namun kenyataannya akan tertunda," jelasnya.
Kalau masalah devisit anggaran, Pemkot Jambi pernah mengalami masa kritis saat pandemi Covid-19. Semua daerah, termasuk Kota Jambi, diperintahkan untuk recofussing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Wali Kota Jambi kala itu, Sy Fasha bisa mensiasati dengan mencari alternatif sehingga pekerjaan tetap berjalan secara normal.
Fasha kemudian membuat kebijakan anggaran TPP dan gaji honorer dianggarkan untuk 12 bulan, dibayarkan dahulu 9 bulan. Saat APBD perubahan di Bulan September, dianggarkan lagi kekurangan yang 3 bulan.
BACA JUGA:Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono Harap PWI Provinsi Jambi Raih Medali di Porwanas XIV Kalsel
Kemudian perjalanan dinas dipangkas semua, termasuk kepala daerah, serta honor-honor kegiatan diminimalisir.
Prinsipnya jangan mengurangi belanja pemerintah di bidang kontruksi.
Karena begitu belanja kontruksi dikurangi dan ditunda pembayarannya, maka yang terjadi adalah pengangguran di sektor kontruksi meningkat.
Selain itu, banyak toko bahan bangunan yang tutup, kemampuan belanja masyarakat menjadi rendah, dana pemerintah yang berputar di masyrakat menjadi minim serta meningkatnya kemiskinan ekstrem.
BACA JUGA:Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono Harap PWI Provinsi Jambi Raih Medali di Porwanas XIV Kalsel
BACA JUGA:Kodim 0415/Jambi Gelar Gladi Resik Upacara Pembukaan TMMD ke-121
"Saya ingat, alternatif dan cara ini pernah diterapkan oleh Pak Fasha. Makanya, Pemkot Jambi, termasuk di dalamnya Pj Wali Kota harus pintar-pintar mencari alternatif dan kreatif seperti yang dilakukan oleh Pak Fasha," jelasnya.