"Salah satu cara menjawab tantangan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan hari ini, melalui kontribusi Kementerian, Lembaga, Instansi di Daerah dan Pusat dalam penyediaan statistik sektoral," tutur Agus Sudibyo.
BACA JUGA:Wibu dan Otaku Berbeda? Ini Penjelasannya
BPS lanjut Agus, terus berkomitmen untuk memperkuat penyelenggaraan statistik melalui beberapa strategi seperti memperbaharui metode statistik, menerapkan pengumpulan data multimox yang mudah dimanfaatkan untuk melengkapi official statistik yang tidak mampu disediakan sumber data tradisional.
"Melalui langkah-langkah transformasi ini diharapkan dapat menyediakan data yang lebih akurat, terpadu dan responsif terhadap kebutuhan zaman," sebutnya.
"Satu Data Indonesia memiliki beberapa tahapan yang terstruktur mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan hingga penyebarluasan data. Dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip setelah memenuhi 6 dimensi, yakni relevansi, akurasi, aktualitas, koherensi aksesibilitas, maupun interpretasi data, yang kemudian data yang telah memenuhi standar tersebut akan dikelola dan disebarluaskan untuk dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan publik," pungkas Kepala BPS Provinsi Jambi itu.
Sementara itu dalam sambutannya membuka Forum Satu Data Kota Jambi, Staf Ahli Wali Kota Jambi Obliyani kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk terus memperbaiki kualitas data sebagai penyokong perencanaan dan pelaksanaan pelayanan serta pembangunan yang baik dengan melakukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable.
BACA JUGA:Mengapa Banyak Kasus Bunuh Diri Di Indonesia ? Ini Faktor Dan Penjelasannya
BACA JUGA:Gerebek Arena Sabung Ayam di Betara, Polisi Cuma Ketemu Senjata Tajam dan Bulu Ayam
"Terdapat dua produk hukum yang terkait data yaitu Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Jambi. Ketersediaan regulasi tersebut menjadi pemicu setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Jambi dapat memproduksi data yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban," ujarnya.
"Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah memberikan penekanan mengenai pentingnya pemerintah di berbagai tingkatan untuk memiliki data berbagai sektor guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data," lanjutnya.
Kata Obliyani, eksistensi pemerintah yang menjalankan fungsi idealnya adalah ketika mampu membuat regulasi atau kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas untuk masyarakat. Dia menekankan, fungsi ideal tersebut hanya dapat diwujudkan apabila segenap unsur pemerintah memiliki ketersediaan data yang lengkap dengan memenuhi standar pengumpulan data serta menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
"Kita harus mengakui bersama bahwa kesadaran untuk memiliki sistem penyediaan dan pengelolaan data yang baik masih belum mendapatkan porsi optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Saya mencermati masih sering menemukan penggunaan data yang tidak up to date atau belum diperbaharui. Tentu hal ini akan mempengaruhi kualitas output dan outcome yang menjadi bagian dari kinerja. Melalui Satu Data Indonesia, kita dituntut untuk mampu menjadi produsen data dan tidak hanya bergantung pada rilis data dari BPS," ucapnya.
BACA JUGA:Tim PPM Fakultas Pertanian Universitas Jambi Terapkan Teknologi Produksi Permen Nenas
BACA JUGA:Operasi Zebra Siginjai 2024 oleh Satlantas Polres Muaro Jambi Berakhir, Ini Hasilnya
Dia berharap kesadaran mengenai perlunya data yang lengkap dan berkualitas bukan berhenti pada gimmick atau jargon belaka tetapi telah menjadi target utama yang terinternalisasi secara individu maupun kelembagaan.