Dalam rapat kata dia, juga dibahas adanya perbedaan penilaian terhadap peserta PPPK. Dia menegaskan bahwa penilaian tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah.
BACA JUGA:Jadi Kapolres Morowali Utara, AKBP Reza Khomeini Siap Bersinergi untuk Jaga Situasi Kamtibmas
BACA JUGA:Perlu Layanan Kelistrikan? Pastikan Pakai Layanan Resmi yang Mudah dan Aman melalui PLN Mobile
"Jadi, jika ada keluhan terkait hasil penilaian, peserta dapat menyampaikan komponen keluhannya ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas),” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peserta yang telah mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) pada tahap kedua tidak dapat mengikuti seleksi di tahun yang sama.
Namun, bagi peserta yang tidak lolos seleksi administrasi masih dapat mengikuti tahap selanjutnya.
Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani, menyampaikan bahwa rapat bersama para honorer dan BPSDM berjalan lancar.
BACA JUGA:Wabah Virus HMPV Merebak di China, Pemerintah Imbau Publik untuk Waspada
Pihaknya menerima berbagai aspirasi, termasuk dari perwakilan forum honorer yang meminta kejelasan mengenai proses seleksi PPPK.
“Kami mendengar keluhan terkait regulasi dalam sistem perekrutan, seperti perbedaan tafsir pada dokumen yang diunggah peserta. Hal ini menjadi perhatian kami, dan akan kami konsolidasikan dengan pihak Kemenpan RB serta BPSDM,” ujarnya.
Adani juga menyoroti tuntutan tenaga honorer K2 dan K3 yang meminta perhatian lebih karena status mereka sebagai tenaga kerja yang telah lama mengabdi.
“Kami akan mengakomodasi permintaan ini dan membawa hasil rapat ke kementerian untuk mencari solusi terbaik,” tambahnya.
BACA JUGA:Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Dugaan Suap Seleksi PPPK
BACA JUGA:Harga Emas Hari Ini Selasa 14 Januari 2025 Turun, Waktunya Beli?
Dengan audiensi ini, diharapkan ada kejelasan dan solusi bagi tenaga honorer K2 dan K3, khususnya yang telah lama mengabdi, agar mereka tetap mendapatkan kepastian masa depan karier.