Kelima, Konflik Kepentingan: Terdapat potensi konflik antara kepentingan pemerintah daerah dan perusahaan migas, yang dapat menghambat kerjasama yang efektif.
Perlu Keterbukaan
Selain itu masalah keterbukaan informasi mengenai potensi sumber daya migas, regulasi, dan peluang investasi sangat penting. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat dan investor.
Dalam hal ini membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan migas sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan PI. Forum diskusi dan kerjasama dapat membantu mengatasi perbedaan pandangan dan kepentingan.
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Buronan Terakhir Pembunuh Sopir Mobil Rental Asal Kualatungkal Ditangkap
BACA JUGA:Mimpi Buruk Juventus! Atalanta Hancurkan Si Nyonya Tua 4-0 di Allianz Stadium
Selain itu tantangan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui program pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan migas dan PI. Ini akan membantu daerah untuk lebih siap dalam berpartisipasi.
Intinya, Percepatan Participating Interest (PI) di daerah memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan migas.
Dengan mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan keterbukaan informasi serta dukungan kebijakan, diharapkan daerah dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya migas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.