Etika pemerintahan memang menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga, terlebih ketika berkaitan dengan aktivitas ke luar negeri.
“Bupati yang ingin ke luar negeri memang sebaiknya izin ke gubernur. Biar tahu kondisi daerah tetap terkontrol,” tulis pengguna lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Lucky Hakim terkait sindiran tersebut maupun penjelasan mengenai kepentingan perjalanan ke Jepang tersebut.
BACA JUGA:Harga Emas Anjlok Drastis hingga Rp39 Ribu per Gram, Ini Rinciannya untuk Hari Minggu 6 April 2025
BACA JUGA:Arus Mudik Lebaran 2025 via Jalur Air di Tanjab Timur Naik 10 Persen, Ini Titik Ramainya
Perjalanan pejabat publik ke luar negeri, apalagi saat masih menjabat, memang kerap menuai sorotan.
Meski sah secara hukum, keputusan tersebut bisa memunculkan kesan tidak sensitif terhadap kondisi daerah yang dipimpin, terlebih jika terjadi saat masyarakat sedang menghadapi berbagai tantangan sosial atau ekonomi.