JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut 86 persen koruptor memiliki latar belakang pendidikan dari perguruan tinggi. Gelar terbanyak yakni master, diikuti sarjana.
“Bahkan paling banyak bergelar master. Baru nomor dua sarjana. Karena sekarang untuk naik jabatan mensyaratkan pendidikan, kebanyakan master,” ujar Ghufron dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11).
Menurut dia, tujuan sekolah adalah untuk meningkatkan intelegensi, pengetahuan, atau keterampilan. Namun, sambungnya, hanya pengetahuan dan skill yang dievaluasi hasilnya.
Sementara komitmen dan hati, tambahnya, tidak terukur. Sehingga, menurutnya, pendidikan tinggi di Indonesia, orientasinya untuk mengantarkan para generasi bangsa untuk mencari pekerjaan.
“Dan seakan-akan lembaga pendidikan tinggi orientasinya hanya uang,” ujarnya.
Selama KPK berdiri, sebut Ghufron, setidaknya ada 155 Kepala Daerah dari 514 Kabupaten/Kota yang terjerat kasus korupsi. Dari 155, lanjutnya, sudah 27 Gubernur atau Wakil Gubernur dari 34 provinsi bermasalah.
“Bayangkan berapa persen sisanya? Belum lagi dari Pusat. Menteri, Hakim, bahkan Hakim Konstitusi, Dirjen sampai ke Kepala Dinas sudah pernah ditangani KPK. Yang ditangkap KPK seratus orang, yang masih mau menggantikan ada seribu. Karena terproduksi oleh lembaga pendidikan yang mengorientasikan kehidupan ilmunya kepada uang,” ujar Ghufron. (riz/fin)