JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID,- Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan bahwa Partai Demokrat mengingatkan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab, jika memang ada ambisi jadi Presiden, dirikanlah Partai sendiri.
Sudah banyak contohnya Jenderal mendirikan Partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra.
“Itulah sejatinya Jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Moeldoko, jika benar mengaku Jenderal, dirikanlah Partai sendiri. Jangan mengganggu Partai orang lain,” tulis DPP Partai Demokrat yang diterima Jambi-Independent.co.id dalam keterangan Pers Demokrat berkoalisi dengan Rakyat VS Moeldoko berkoalisi dengan Yusril, Minggu (3/10).
Lalu kata Herzaky Mahendra Putra rencana membangun koalisi antara Moeldoko dan Yusril sudah mulai dibicarakan sejak tiga bulan lalu.
"Kami katakan bahwa kami tidak terkejut kalau dalam mencapai ambisinya, KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yusril. Kedua orang ini sama-sama ambisiusnya. Egomania. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya," kata Herzaky dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring
"Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini, sejak tiga bulan lalu," imbuhnya.
Pembicaraan Moeldoko dan Yusril, kata Herzaky, terjadi melalui rapat daring melalui aplikasi Zoom pada awal Agustus 2021. Strateginya, menurutnya, Moeldoko sebagai dalang dan Yusril sebaga wayangnya dengan pemeran pembantu adalah para pemohon gugatan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai.
Herzaky menerangkan setiap kontrak profesional pasti ada bayarannya, dan hal itu wajar. Sehingga, ia meminta agar Yusril mengakui dirinya membantu Moeldoko demi rupiah, jangan mengaku berkorban demi demokrasi.
"Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu AD/ART [Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangg] partainya Pak Yusril [Partai Bulan Bintang/PBB]. Itu baru masuk akal," ucapnya.
Selain itu, Herzaky juga menilai Yusril tidak paham atau belum membaca aturan Partai Demokrat, yakni jika keberatan dengan AD/ART maka diajukan ke mahkamah partai, bukan ke Mahkamah Agung.
Untuk diketahui, polemik antara Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Demokrat Kubu Moeldoko yang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, masuk babak baru beberapa waktu lalu.
Kubu Moeldoko menunjuk Yusril sebagai kuasa hukum untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat Kubu AHY yang dinilai cacat. Kubu AHY langsung menyerang Yusril dengan mengatakan bahwa Yusril pernah mematok tarif Rp100 miliar untuk menjadi kuasa hukum menghadapi kubu Moeldoko. (*)