Tito Karnavian Sebut Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Daerah Banyak Dimark up

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, banyak terjadi penggunaan angaaran belanja daerah yang tidak tepat sasaran.

Menurutnya, dua hal itu sangat penting sebagai investasi sumber daya manusia di era bonus demografi kelak. 

Khususnya, pada belanja daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan di masing-masing wilayah.  

Tito menuturkan, alokasi dana minimal tersebut merupakan amanat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, menurut Tito, fakta lapangan berbicara lain. 

BACA JUGA:Yenny Zannuda Raih Penghargaan dari Kemenlu Jepang, Ini Kategorinya

BACA JUGA:Difasilitasi Polsek Telanaipura, 3 Sekolah yang Terlibat Keributan di SMK N 1 Jambi Sepakat Berdamai

"Maka dari itu pendidikan anggarannya 20 persen, kesehatan anggarannya 10 persen minimal. Itu sudah didengungkan dan disampaikan berkali-kali," kata Tito, dikutip dari JPNN Sabtu 18 Juni 2022.

"Yang saya temukan di lapangan, betul (anggaran pendidikan) dianggarkan ada yang 25 persen, kesehatan 15 persen, tapi ujung-ujungnya beli peralatan-peralatan yang ujungnya hanya untuk di-mark up, tidak terpakai," ungkapnya. 

"Barangnya ada di dalam gudang, belum kompatibel atau belum cocok dipake di daerah itu tapi dibeli, tujuannya hanya untuk itu tadi, buat proyek saja dan ujung-ujungnya di-mark up, duitnya diambil," sambungnya.

Menurut Tito, temuan tersebut sejalan dengan fakta lapangan di berbagai daerah di mana banyak anak muda masih tidak memiliki akses terhadap sekolah. 

BACA JUGA:Soal Status Nikita Jadi Tersangka, Polresta Serang Angkat Bicara

BACA JUGA:Polda Banten Selidiki Penyebar Surat Penetapan Tersangka Nikita Mirzani

Selain itu, angka stunting di beberapa wilayah juga masih mencemaskan karena kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama masa pertumbuhan anak sejak kandungan. 

"Oleh karena itu, tolong dipelototi betul mata anggaran pendidikan agar program itu, uang yang dialokasikan untuk pendidikan, betul-betul tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah pendidikan di daerah itu, terutama akses pendidikan," tuturnya.

Sumber: