Mau Tau Nasib Honorer di Jambi Setelah Dihapus? Ini Penjelasan Sekda Provinsi Jambi Sudirman

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Rupanya pemerintah pusat punya alasan tersendiri akan menghapus tenaga honorer di kalangan pemerintah.

Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan alasan dihapusnya tenaga honorer berdasarkan aturan dan peraturan pemerintah.

Kata dia, sebelumnya dalam PP nomor 48 tahun 2005 pemerintah di larang untuk merekrut atau mengangkat honorer atau tenga kontrak lainnya seperti Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Sementara, seiring berjalannya waktu, PP nomor 48 tahun 2005 tersebut direvisi menjadi PP nomor 49 tahun 2018 yang membolehkan untuk mengangkat honorer.

BACA JUGA:Haji Furoda Terancam Batal Berangkat, Kemenag Jambi: Sepertinya Jambi Tak Ada Haji Furoda

BACA JUGA:Soal Penarikan Sekda Merangin Dipending, Wakil Ketua DPRD Zaidan: Tunggu Klarifikasi Resmi Bupati

Ternyata alasan dihapusnya tenaga honorer ini berdasarkan aturan pemerintah yang lama yakni PP 48 tahun 2005.

"Pemerintah mempedomani regulasi dan aturan pada PP 48 tahun 2005. Ini jadi alasan pemerintah menghapus tenaga honorer," kata dia, Senin 27 Juni 2022.

Lanjutnya, dari PP nomor 49 tahun 2018 sendiri yang memperbolehkan untuk mengangkat honorer diatur dalam jangka waktu lima tahun saja. Sehingga 2023 mendatang, honorer ditiadakan.

"Kalau tidak mempedomani ini, pemerintah pusat akan memberikan sanksi. Jadi ini alasannya tenaga honorer dihapus," tambahnya.

BACA JUGA:Danrem 042/Gapu Ikuti Vicon Seminar TNI AD VI Tahun 2022

BACA JUGA:Bertemu Airlangga Hartarto, ini Kata Pesepak Bola Dunia Ronaldinho

Sementara itu, pihaknya juga mendorong agar pegawai honorer saat ini diangkat menjadi PPPK namun tetap mengikuti tes seleksi.

Ini setelah Pemprov Jambi dipanggil oleh kementerian pusat terkait penghapusan honorer. Hasilnya, Pemprov Jambi diminta menegaskan agar tak ada rekrut honor pada pemerintahan.

Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, Pemprov Jambi perlu melakukan sosialisasi terkait penghapusan honorer.

Kata Sudirman, dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat kemarin, hanya untuk mempedomani hal tersebut dan tak ada pengangkatan honorer lagi.

BACA JUGA:Pengamat Sebut Ketokohan Airlangga Hartarto Sangat Cocok Pimpin Indonesia

BACA JUGA:Meninjau Efektifitas Sanksi Pelangaran Netralitas ASN Dalam Pemilu

"Kalau pemerintah daerah tak menjalankan aturan itu, maka ada sanksi dari pemerintah pusat," sebutnya.

Diketahui sebelumnya, Pemprov Jambi mulai melakukan koordinasi dan pertemuan dengan pemerintah pusat. Ini terkait penghapusan honorer dari sistem pemerintahan. Seluruh Sekda Provinsi di Indonesia dipanggil ke Jakarta.

Lanjutnya, Pemprov Jambi mewakilkan hal tersebut ke Asisten I Setda Provinsi Jambi, untuk rakor dengan kementerian terkait pembahasan atau pengangkatan honorer.

Kata Sudirman, terkait hal tersebut ada beberapa yang harus dipahami oleh Pemprov Jambi dan pemerintah daerah, bagaimana mekanisme dalam penghapusan honorer tersebut.

BACA JUGA:Truk Pembawa Cairan Kimia Terguling di Jalan Raya Cilegon, Apakah Berbahaya?

BACA JUGA:Usai Viral Video Perempuan Jatuh ke Perlintasan Kereta di Stasiun Manggarai, Begini Respon Pihak KAI

“Kemungkinan dari hasil pertemuan kemarin, nanti akan disampaikan ke seluruh Sekda di kabupaten kota pada minggu ini,” sebutnya.

Namun, dia tak mengatakan secara pasti apa hasil rakor atau pertemuan dengan Menpan RB beberapa waktu lalu. “Yang jelas ada arahan dari pak menteri bahwa tak ada lagi pengisian honorer,” ungkapnya.

Diketahui, pemerintah resmi menghapus tenaga honorer di tahun 2023 mendatang, pasalnya saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB telah berkirim surat ke seluruh daerah terkait penghapusan honorer di sistem pemerintahan.

Menpan RB mengeluarkan surat resmi Nomor 185/M.SM.02.03/2022 tentang penghapusan tenaga honorer di pemerintahan. Pemprov Jambi juga telah menerima surat edaran tersebur pada 2 Juni kemarin melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi.

BACA JUGA:MU Bakal Lepas Andreas ke Fulham

BACA JUGA:Di Maria Bilang Ya ke Juventus, Benarkah?

Sekretaris BKD Provinsi Jambi Hambali mengatakan, dalam surat edaran Menpan RB yang dikeluarkan langsung oleh Tjahjo Kumolo, tenaga honorer akan dihapus sampai 28 November 2023 mendatang. Pemerintah daerah diminta untuk mempersiapkan hal tersebut.

Lanjutnya, dalam surat edaran tersebut, jika Pemprov Jambi atau pemerintah daerah tak menerapkan hal tersebut, nantinya jika ada pemeriksaan akan menjadi temuan, sehingga mau tak mau penghapusan honorer harus dilakukan.

Kata Hambali, dalam surat edaran tersebut juga disebutkan, dalam sistem pemerintahan yang ada hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK saja. Selain itu, untuk jabatan yang kosong, nanti bisa digantikan dengan outsourching. (slt)

Sumber: