Inflasi Jambi Naik Lagi, Noviardi: Fokus Saja ke Sektor Pertanian dan Industri

Dalam hal ini Noviardi menilai sulit bagi pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Pasalnya, ada tekanan inflasi yang cukup tinggi yang menyulitkan untuk memperbesar proporsi penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi.

Proyeksinya tersebut sejalan dengan Laporan Food Price Watch yang dipublikasikan Bank Dunia, tentang kenaikan indeks harga pangan sebesar 15 persen sejak Perang Rusia Ukraina Tren kenaikan harga komoditas itu diperkirakan telah menjerumuskan 44 juta jiwa penduduk ke dalam jurang kemiskinan. 

BACA JUGA:Honda Sinar Sentosa Hadirkan Octopush, October Promo Untuk Semua Motor Honda 

BACA JUGA:BSI KC Jambi Hayam Wuruk 1 Relokasi ke Jalan Pattimura Kota Jambi

Karenanya, lanjut dia, pemerintah perlu mengantisipasinya dengan menerapkan berbagai kebijakan yang diyakini efektif menekan laju inflasi. Dia menilai selama ini program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah kurang optimal dalam menekan angka kemiskinan. 

Untuk itu, Noviardi menyarankan agar pemerintah fokus pada mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan industri, yang terbukti efektif dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. 

Menurut perhitungannya kedua sektor usaha tersebut memiliki kemampuan mengentaskan kemiskinan sebanyak 6,5 kali lipat dibandingkan pertumbuhan di sektor non-tradeble.

Kemampuan industri dan pertanian itu cukup powerful dalam menekan angka kemiskinan. Setiap pertumbuhan 1 persen pertanian, berpotensi menurunkan 0,027 persen kemiskinan. Sedangkan 1 persen industri bisa menurunkan 0,034 persen kemiskinan. Bandingkan dengan non tradeble yang setiap 1 persen hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,01 persen, katanya. 

BACA JUGA:Polisi Olah TKP di Rumah Lesty Kejora dan Rizky Billar 

BACA JUGA:Tak Terima Disebut Sambo, Mantan Kades Tiga Periode di Muaro Jambi Lapor Ke Polda

Selanjutnya Noviardi melihat perlu adanya kolaborasi antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi tingginya inflasi yang terjadi di Provinsi Jambi.

"Untuk menyelesaikan hal tersebut  harus ada kolaborasi menjadi satu kesatuan dengan semua pihak, jangan jalan sendiri-sendiri. Kami melihat yang konsen menangani masalah ini adalah Bank Indonesia, jikalau pihak BI tidak konsen pasti kolaborasi jadi semakin sulit, apalagi disejumlah daerah kolaborasi antar daerahnya masih lemah," tandasnya. *

Sumber: