Dewan Minta Pembelian Mobil Listrik untuk Pejabat Ditunda

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Rencana pemerintahan Joko Widodo yang akan mengganti mobil dinas pejabat dengan mobil listrik mendapat kritikan dari anggota DPR RI.

Salah satunya datang dari anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS, Mulyanto. Mulyantopun ikut mengomentari rencana pemerintah mengganti semua kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik.

Menurut Mulyanto rencana mengganti monil pejabat dengan mobil listrik tersebut tidak penting untuk dilakukan saat ini.

Menurutnya rencana itu terlalu mengada-ada, tidak penting dan tidak mendesak untuk dilaksanakan.

BACA JUGA:Tragis, WNI Asal Semarang Tewas Diberondong Peluru Nyasar di Texas

BACA JUGA:Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Harap FSP3-SPSI Turut Bangun Jambi

"Keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja," ungkap Mulyanto seperti dikonfirmasi JPNN, Selasa 10 Oktober 2022 seperti dikutip dari JPNN.com

Politikus PKS itu meminta pemerintah menghemat anggaran negara untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun-tahun mendatang.

Mulyanto mengingatkan kalau pemerintah tetap ngotot ingin mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik lebih menggunakan mobil listrik buatan Esemka.

"Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi. Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik," sindir Mulyanto.

BACA JUGA:Ratusan Massa KSBSI Provinsi Jambi Geruduk Kantor Gubernur, Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Buruh

BACA JUGA:PPP Beri Sinyal Dukung Anies Baswedan Capres 2024

Mulyanto menyayangkan bila Presiden Jokowi sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil merek lain.

Hal tersebut menandakan Presiden tidak peka dengan kemampuan keuangan negara.

Dalam berbagai kesempatan, lanjut Mulyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan negara dalam posisi tidak aman.

Pemerintah perlu berhati-hati memilih program yang hanya memanjakan fasilitas aparat negara. Bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan.

BACA JUGA:Lakukan Ini, Agar Bahagia di Hari Tua dan Terhindar dari Pikun

BACA JUGA:Alasan Pamungkas Gesek HP Penonton ke Area Kemaluan: Itu Murni Fan Service

"Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang 'cawe-cawe' dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tetapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," ujar Mulyanto. *