Dukung Ganjar Nyapres, FX Hadi Rudyatmo Dapat Sanksi Keras dari PDIP
Komarudin Watubun (kiri jaket merah) saat memberi keterangan pers terkait sanksi dan peringatan kepada FX Rudy,Rabu 26 Oktober 2022-Intan Afrida Rafni-Disway.id
JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.DI - Kader PDIP FX Hadi Rudyatmo diberi sanksi keras karena secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024.
Adapun pemberian sanksi peringatan keras dan terakhir kepada FX Hadi Rudyatmo merupakan tindakan yang pantas mengingat dirinya adalah kader senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menjelaskan bahwa sebagai senior, FX Hadi Rudyatmo seharusnya mampu berikan contoh dan menjadi panutan bagi para kader muda di PDIP.
"Kalau sebagai kader yang senior Itukan jadi suri teladan bagi anggota partai, oleh karena itu pelanggaran di tingkat kita-kita yang dianggap senior itu pasti berat," ujar Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Oktober 2022.
BACA JUGA:Truk Batu Bara Produksi di Bawah Tahun 2013 Dilarang Beroperasi di Jambi
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Warga Bagan Pete Temukan Mayat Pria di Depan Rumah, Diduga Dibunuh
Tidak hanya itu, tindakan FX Rudy yang mengumumkan bahwa dirinya mendukung Ganjar Pranowo tidak bisa diterima oleh PDIP.
Sebagai kader senior PDIP, seharusnya FX Rudy bisa satu suara dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri terkait Calon Presiden dan Wakil Presiden.
"Pernyataan pak Rudy mendukung calon resmi itu enggak boleh, yang tadi sudah disampaikan itu hanya diumumkan oleh Ketum PDI Perjuangan," jelas Komarudin Watubun.
Kita boleh punya cara pribadi mungkin saja menyimpan calon-calon tapi tidak boleh mengungkapkan itu di publik," lanjutnya.
BACA JUGA:Polri Sebut Aksi Perempuan Terobos Istana Negara sebagai Tindakan Radikalisme
BACA JUGA:Update Harga Emas Pegadaian Rabu 26 Oktober 2022, Turun Lagi Bun....
Komarudin menjelaskan sebagai kader, harus bisa menerima keputusan bulat dari ketua umum partai.
Hal tersebut harus dilakukan karena PDIP bukanlah gerombolan politik, melainkan organisasi yang diatur oleh aturan dan harus tunduk kepada aturan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: disway.id