Protes Wisuda, Kemendikbudristek Tegaskan Praktik Wisuda di Sekolah Tidak Wajib

Sekolah kata dia, jangan hanya bisa bicara kalau itu kesepakatan orang tua atau wali murid. Sekolah juga harus bisa mengerti.

"Perpisahan itu tidak dilarang, juga tidak diwajibkan. Jadi buatlah perpisahan sekolah yang sederhana saja," kata Fadli Sudria.

BACA JUGA:Jumlahnya Makin Turun, Ini 3 Sekolah Terbaik di Jambi Tahun 2022 Berdasarkan Nilai UTBK

BACA JUGA:Jumlahnya Makin Turun, Ini 3 Sekolah Terbaik di Jambi Tahun 2022 Berdasarkan Nilai UTBK

Dia pun mengimbau, agar sekolah lebih peka terhadap hal-hal seperti ini. Tidak semua orang tua atau wali murid punya kemampuan yang sama. Masing-masing punya kebutuhan sendiri.

Terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi ini menegaskan, agar membuat surat edaran untuk tidak menggelar perpisahan secara berlebih-lebihan.

"Harus ada surat edaran untuk seluruh sekolah. Dan sekolah juga harus mengaplikasikan edaran itu dengan benar-benar serius," tegasnya.

Pengamat kebijakan publik, Nasroel Yasir, rupanya juga ikut mendukung protes wisuda sekolah ini. Menurut dia, pelepasan siswa sekolah dengan cara proses wisuda ini, tak memilik banyak dampak positif.

BACA JUGA:Terlalu Emosian, 5 Zodiak Pemarah dan Emosian, Hal Sepele Langsung Dipermasalahkan

BACA JUGA:Lakukan Hal Ini Jika Digigit Hewan Liar, Afif : Bisa Sebabkan Kematian

Justru menurut Nasroel Yasir, wisuda sekolah ini mengecilkan makna dari toga itu sendiri. "Bayangkan saja, dulu mahasiswa berjuang selama kuliah, lalu menyusun skripsi dan diuji. Setelah dinyatakan lulus, baru diwisuda. Sekarang wisuda dengan toga itu seolah tak punya makna," kata dia.

Toga kata Nasroel, adalah sesuatu yang sangat sakral. Tak bisa sembarangan peruntukannya. "Nah, ini justru anak yang lulus TK bahkan sudah bisa pakai toga," kata dia.

Dia berharap, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mau sedikit lebih peka mendengarkan keluhan masyarakatnya ini.

Terkhusus lanjutnya, adalah seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi. "Gubernur, Walikota, Bupati, harus cepat. Harus peka dan tergerak dengan keluhan ini," lanjutnya.

BACA JUGA:Ini 5 Zodiak Perempuan Paling Hoki, Bisa Dapat Untung Banyak

Sumber: