Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada tiga tahun ke depan harus dipersiapkan aparatur pengelola keuangan daerah untuk mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, termasuk di dalamnya para pengelola perpajakan dan retribusi daerah.

Sumber daya manusia yang mampu menjalankan sistem informasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terkoneksi dengan sistem nasional. Artinya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah.

BACA JUGA:3 Shio yang Paling Beruntung Hari Ini Jumat 22 September 2023, Dapat Cuan hingga Proyek Besar

BACA JUGA:Update Tabel KUR BRI Hari Ini Jumat 22 September 2023 hingga Rp 100 Juta, Cek Simulasinya Disini

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan bahwa pemerintah daerah harus dapat menyajikan naskah akademik maupun raperda yang memenuhi ketentuan ketepatan waktu. 

Penyelesaiannya harus sesegera mungkin agar dapat dimasukan dalam Propemperda 2022, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, dilaksanakan secara transparan, juga dengan tetap menerapkan prinsip cost efficient dan cost effectiveness.

 Sehingga akhirnya Perda yang dilahirkan menjadi Perda yang berkualitas memenuhi kemamfaatan dan rasa keadilan, karena dilandasi nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Selain itu, jangan menjadi yang terakhir dalam penyusunan naskah akademik maupun rancangan perdanya, sehingga perlu dilakukan beberapa kali mengingat sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan aspek akuntabilitas (accountability) dan keterbukaan (transparency) manajemen pemerintahan daerah.

BACA JUGA:IndiHome Gelar Racing Stars Push Bike Competition 2023

BACA JUGA:Bekerja di 7 Negara Ini TKI Bisa Ajukan Pinjaman KUR BRI 2023

Dalam penyusunan Naskah Akademik, perlu adanya pelibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Bahwa ada empat ruh yang disampaikan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 

Pertama yakni penyederhanaan, ada beberapa hal yang dihapuskan atau ada satu klaster yang disatukan. Dengan adanya efek penyerdahanaan, maka yang kedua yakni efisiensi dengan harapan ekonomi tumbuh dan meningkat. Sedangkan yang ketiga, anggaran terpadu antara pusat, provinsi, dan daerah serta berbasis kinerja dan sistem keadilan. Keempat harmoni pusat hingga daerah, terkait anggaran. *

 

Sumber: