Bahas Kisruh Angkutan Batu Bara di Jambi, Sekda Provinsi Jambi Rapat Terbatas dengan ATJ, Ini Pesannya

Lalu, Pemprov Jambi akan berkoordinasi dengan Ombudsman untuk mengkaji legalitas ATJ, agar tidak ada kesalahpahaman.

Menurut dia, dalan sebulan ini ada 3 korban jiwa, semua disebabkan sopir yang tidak berkompetensi dan pelanggaran jam operasional dan soal tonase. 

BACA JUGA:MotoGP Mandalika 2023: Alex Rins Pamerkan Motif Batik di Motor serta Baju Balapnya

BACA JUGA:Teganya Syahrul Yasin Limpo, Segini Uang Diperasnya dari Para Pejabat Kementan

"Semua ini adalah PR besar kita. ATJ dan KPK-P akan terus bekerja membantu menata hauling batu bara agar lebih baik lagi," katanya.

Karyadi juga berterima kasih atas undangan rapat dari Pemprov Jambi. Dia mengaku  bangga dan terharu kepada pemprov yang mensuport kegiatan ATJ.

"Ini akan jadi momentum baik. Meski diguncang isu pungli dan lain lain, Pemprov   tetap  konsisten mendukung kerja kerja kami yang memang belum pernah di buat di daerah lain," kata Karyadi.

"Kita lah role modelnya, bahkan ada dua daerah lain yang sudah nelpon saya meminta dan akan membeli sistem ini. Jadi kita harus penuh inovatif, tidak bisa dengan aturan atau dengan cara biasa karena ini kerja memang luar biasa," ungkapnya.

BACA JUGA:Dosen Muda UIN Ketahuan 6 Kali Setubuhi Mahasiswi, Tisu Magic Jadi Bukti Kuat

BACA JUGA:Ulang Tahun di Penjara, Jessica Wongso Minta Kado Ini ke Otto Hasibuan: Ingan Lho Om!

Saat ditanya wartawan apa langkah selanjutnya dari keputusan rapat tersebut, Karyadi mengatakan tunggu saja informasi ke depannya. 

"Biar gak digembosin lagi. Yang jelas dengan dasar hukum yang ada saja, saya tetap berjuang. Bagi saya ini adalah jihad  dan tetap berpegang pada pendapat pakar  hukum dan konsultan hukum yang sudah kami mintai saran pendapatnya dan jelan landasan hukumnya  ada kesepakatan bersama," katanya.

Sementara itu, dalam laporanya, Ketua ATJ  Karyadi merilis semua giat yang sudah dilakukan ATJ. *

Sumber: