Soal Oknum Perusahaan Batubara Bandel, Dewan Minta Pemerintah Sanksi Tegas

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Tiga opsi skema angkutan batubara Jambi menjadi solusi, akankah pihak perusahaan dapat komitmen Dewan minta Pemerintah harus tegas terkait pengusaha batu bara, Kamis (22/2/2024).

Beberapa perusahan tambang BB dinilai tidak konsisten dengan hasil kesepakatan, masih kerap terjadi dan menjadi pemicu kacaunya angkutan BB di jalanan.

Anggota Dewan dari Fraksi PKB Elpisina menilai, Pemerintah harus tegas terkait oknum beberapa perusahaan yang bandel atau tidak komitmen tadi.

“Karena jika ini tidak segera disikapi dengan tegas oleh Pemerintah, beberapa perusahaan yang tidak komit dengan kebijakan pemerintah ini harus dicatat dan diberi sanksi yang tegas," jelasnya.

BACA JUGA:Menparekraf Sandiaga Uno Bakal Buka Festival Arakan Sahur di Tanjab Barat, Dorong Ekonomi Kreatif di Jambi

BACA JUGA:Tak Setiap Syiar Perlu Diteriakkan, Penting Ada Aturan Pengeras Suara

“Selain itu Pemerintah Pusat juga harus lebih dengar aspirasi Pemerintah Daerah, dan harus mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Daerah," sambungnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait menggelar rapat terkait rekayasa lalu lintas angkutan batu bara, Guna mencegah terjadinya kemacetan kembali terulang, Pemerintah akan melakukan simulasi penerapan Tiga skema angkutan batubara selama Satu minggu.

“Waktu percobaannya kita lakukan selama Satu minggu, di sana nanti kita lihat jika perusahaan tidak komit maka kita akan lakukan penutupan kembali, “ ujar Johansyah Karo Ekonomi Provinsi Jambi.

Namun lanjutnya, untuk kapan akan dimulai pemberlakuan keTiga Skema tadi masih belum bisa dipastikan kapan akan dimulai.

BACA JUGA:Hotman Paris Bikin Kasus Kematian Santri di Ponpes Tebo Viral Lagi, Kepolisian Segera Gelar Perkara

BACA JUGA:Kasus Kematian Santri di Ponpes Raudhatul Mujawwidin Tebo, Ini Update dari Polda Jambi

Tentunya pihak pemerintah masih akan merancang lebih matang lagi dan akan melakukan rapat kembali pada satu minggu ke depan.

“Kalo ditanya kapan akan diberlakukan yang jelas dalam waktu dekat belum, tunggu hasil rapat final nanti," jelasnya.

Sumber: