PDIP Dorong Revisi UU KPK, Hasto Ingatkan Bahwa Megawati Adalah Tokoh Pendiri KPK

"Kerugian negara dari tambang timah saja mencapai Rp300 triliun, itu baru satu kasus. Oleh karena itu, infrastruktur yang dibangun harus memperkuat KPK," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, membuka peluang untuk merevisi UU KPK.

BACA JUGA:Sekda Budhi Hartono Hadiri FGD Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi

BACA JUGA:Sekda Budhi Hadiri Tegak Tiang Museum Kompleks Kawasan Candi Budaya Nasional Muaro Jambi

Hal ini diungkapkan saat rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas KPK pada Rabu 5 Juni 2024.

Bambang Pacul menyatakan bahwa UU KPK belum direvisi selama lima tahun. Dia juga mengakui bahwa banyak pihak yang mengkritisi UU KPK hasil revisi tahun 2019.

Dengan dorongan PDIP dan dukungan berbagai pihak, revisi UU KPK diharapkan dapat memperkuat lembaga antirasuah ini dalam memberantas korupsi di Indonesia. *

Sumber: