Penguatan Peran BNPT dalam Mencegah Aksi Terorisme

Penambahan dan penguatan peran, fungsi, dan kewenangan ini memang harus dibayar dengan output kerja yang lebih besar dan berkualitas.

Oleh karenanya Komisi III DPR sebagai mitra kerja BNPT selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kerja program penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT.

BACA JUGA:Mempercepat Penuaan, Kurangi Konsumsi 7 Makanan yang Bisa Membuah Kulit Cepat Keriput

BACA JUGA:Mobil Off-Road Listrik Pertama di Indonesia, Ini Penampakan Chery iCar 03

Evaluasi program penanggulangan terorisme

Aksi terorisme memberikan dampak besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan terhadap kejahatan terorisme tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa seperti penanggulangan kejahatan biasa.

Cara-cara luar biasa tersebut dapat tercermin dari peran dan fungsi BNPT yang diatur dalam undang-undang.

Bahkan lebih jauh lagi jika kita kaji dan analisis bersama, terlihat bahwa undang-undang tersebut mengatur terkait kebutuhan dalam kebijakan dan pelaksanaan di lapangan melalui peran antar-lembaga yang sinergis dan strategis.

Artinya, harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu atau dua lembaga atau pihak.

BACA JUGA:Pj Bupati Muaro Jambi Raden Najmi Tandatangani NPHD Kepada Kodim 0415/Jambi Untuk Pengamanan Pilkada 2024

BACA JUGA:Hj Mursida, si Camat Hitam Putih, Ajak Warga Pasir Putih Dukung H Abdul Rahman

Metode untuk penindakannya juga memiliki perbedaan dengan program pemberantasan atau penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP atau undang-undang lain di luar KUHP.

Hal ini karena dampak aksi terorisme sangat merusak hingga mengancam stabilitas keamanan negara.

Penanggulangannya bahkan lebih dikedepankan cara-cara pencegahan dan sinergisitas pre-emtif yang juga tidak seperti metode pencegahan biasa.

Peran ini telah dan masih dijalankan oleh BNPT dengan baik, namun tentunya masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan.

Sumber: