Kasus Tahanan Polsek Kumpeh Meninggal Dunia, 2 Personel Polisi Dipecat

Kasus Tahanan Polsek Kumpeh Meninggal Dunia, 2 Personel Polisi Dipecat

Terbukti melanggar, 2 polisi dipecat kasus tahanan Polsek Kumpeh meninggal dunia.-ist/jambi-independent.co.id-

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Kasus tahanan Polsek Kumpeh yang meninggal dunia, Ragil, rupanya berbuntut panjang.

Dua anggota Polsek Kumpeh, akhirnya mendapat sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat, karena kasus tahanan Polsek Kumpeh meninggal dunia.

Kedua anggota Polsek Kumpeh ini, adalah Bripka Yuyun Sanjaya. Tak hanya polisi dipecat, keduanya juga menjadi tersangka dalam kasus tahanan Polsek Kumpeh meninggal dunia.

Pasalnya, kedua tersangka ini terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Ragil, hingga meninggal dunia

BACA JUGA:Peringati HUT SATPAM Ke-44, PLN IP UBP Jambi bekali Satuan Pengamanan

BACA JUGA:Dukung SDGs, PLN IP UBP Jambi Peringati Hari Penanaman Pohon Sedunia PLN dan Tanam Puluhan Pohon Produktif

Ragil tewas karena adanya kekerasan fisik sehingga mengakibatkan pendarahan yang cukup hebat pada bagian kepala belakang korban. Hal ini diketahui berdasarkan hasil autopsi.

Setelah terbukti melanggar kode etik beberapa waktu lalu, kedua polisi ini mendapat sanksi PTDH.

Kepastian 2 polisi dipecat ini, disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, melalui Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Jambi Kompol M Amin Nasution.

Kata dia, sidang kode etik terhadap 2 polisi dipecat itu, sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. "Hasilnya 2 anggota tersebut dilakukan PTDH,” ujarnya, Senin 2 Desember 2024.

BACA JUGA:Modus Ganjal ATM, Polisi Tangkap 3 Warga Sumatera Selatan

BACA JUGA:Berbagi Kebahagiaan Jelang Tahun Baru: YBM PLN UP3 Jambi Dukung Pengembangan UMKM Lokal

Setelah dilaksanakan sidang kode etik, kata Amin, Polda Jambi masih menunggu 14 hari tanggapan dari dua anggota Polisi Polsek Kumpeh Ilir tersebut untuk melakukan banding atau menerima rekomendasi itu.

“Masih nunggu waktu, apakah dua anggota ini menerima PTDH atau mau melakukan banding,” kata Amin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: