Cara Membaca Konflik di Jambi - Catatan untuk Ketua DPRD Provinsi Jambi

Oleh : Musri Nauli

Ada sedikit kebangggan tersendiri. Ditengah kesibukan yang super padat, Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi menuliskan pandangannya di media massa. 

Yang berjudul “Ikhtiar Penyelesaian Sengketa Lahan di Provinsi Jambi” yang dimuat di Jambi Independent tanggal 6 September 2021. 

Memang akhir-akhir ini, disebabkan mobilitas dan kesibukan tersendiri, waktu didepan laptop menjadi berkurang. Sehingga kesempatan browsing di internet sedikit berkurang. 

Kembali ke tulisan yang dituliskan oleh Edi Purwanto, secara sekilas, DPRD Provinsi Jambi berkepentingan untuk membuat pansus Konflik di Provinsi Jambi. 

Apabila dilihat semangat dari anggota DPRD yang banyak diinisiasi oleh ketua DPRD Provinsi Jambi, keseriusan DPRD dapat dimaklumi. 

Pertama. Gedung Parlemen Provinsi Jambi adalah salah satu muara dari berbagai protes dari masyarakat Sipil. Entah berapa kali didalam setahun, berbagai issu nasional maupun konflik yang terjadi kemudian berakhir di DPRD. 

Berbagai letupan kekesalan rakyat yang tanahnya dirampas kemudian melakukan protes. Salah satunya ke DPRD Provinsi Jambi. 

Data-data inilah yang kemudian menjadi mandat dari Rakyat kepada anggota parlemen untuk dapat diselesaikan. 

Kedua. Tidak dapat dipungkiri berbagai tarik menarik Penting atau tidaknya pansus mewarnai proses pengesahan pansus Konflik. 

Dinamika anggota DPRD baik yang menolak ataupun memperjuangkan pansus konflik adalah dinamika politik. Dari ranah ini merupakan peristiwa biasa di alam demokrasi. 

Namun ketika proses kemudian berujung kepada terbentuknya pansus konflik maka Seluruh perangkat DPRD Provinsi Jambi harus bertanggungjawab untuk menuntaskannya. 

Sehingga berbagai kesempatan seperti mengundang para stakeholder seperti OPD, Perusahaan dan masyarakat Sipil kemudian digelar. 

Data-data yang diserahkan akan dikompilasi sehingga dapat memberikan gambaran. 

Sumber: