JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Perhubungan
Kunjungan tersebut, dalam rangka untuk membahas terkait teknik penerapan Zero ODOL dan Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi.
Pada pertemuan Senin, 21 Maret 2023 itu, rombongan DPRD Provinsi Jambi yang dikepalai Waka DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara disambut langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan yaitu Irjen Pol (P) Hendro Sugiatno.
Pada kesempatan itu pula, Pinto dan Komisi III DPRD mengajak Dirjen Perhubungan Darat untuk mengadakan rapat bersama Gubernur di Jambi, dalam rangka membahas terkait untuk menemukan solusi dan strategi mengatasi permasalahan angkutan batu bara di Provinsi Jambi.
BACA JUGA:Warga Jambi Selundupkan 14 Kg Sabu dan 9 Ribu Pil Ekstasi, Disimpan dalam Kardus
"Habis kepulangan kunjungan kita ini, kita akan mengajak Dirjen Perhubungan Darat, untuk rapat dengan Gubernur Jambi dalam rangka mencari solusi terbaik dari polemik Angkutan Batu Bara ini," kata Pinto Waka DPRD Provinsi Jambi.
3 Perusahaan Batu Bara Dilaporkan ke Ditjen Minerba
Ditlantas Polda Jambi laporkan tiga perusahaan batu bara ke Dirjen Minerba.
Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi mengatakan, tiga perusahaan tambang batu bara itu dilaporkan ke Dirjen Minerba karena angkutan batu baranya masih melebihi muatan.
Ini diketahui saat Ditlantas Polda Jambi melakukan uji petik jumlah tonase angkutan batubara di mulut tambang batu bara pada Senin, 20 Maret 2023 malam.
Dalam uji petik jumlah tonase angkutan batubara ini, Ditlantas Polda Jambi menemukan masih banyak angkutan batu bara yang melebihi muatan.
BACA JUGA:Libur Hari Raya Nyepi, Satlantas Bungo Tutup Pelayanan SIM Selama 2 Hari
BACA JUGA:Jalan Tergenang Banjir Akibat Naiknya Debit Sungai Batanghari, Dua Mobil Terperosok
Adapun perusahaan tambang yang dilakukan uji petik jumlah tonase angkutan batubara yakni PT PUS, PT TEAP dan PT PDN.