JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebab, peningkatan populasi dunia seiring dengan pertumbuhan kebutuhan terhadap produk berbahan dasar kelapa sawit di tengah ancaman pemanasan global menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri kelapa sawit Indonesia.
Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin saat Pengukuhan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) 2023- 2028 di Istana Wakil Presiden, Rabu 12 April 2023.
“Saya minta Kementerian dan Lembaga terkait segera melakukan harmonisasi regulasi penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan untuk percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat,"ujar Ma’ruf Amin.
BACA JUGA:Lapas Bungo Usulkan 252 Warga Binaan Terima Remisi Lebaran Idul Fitri
BACA JUGA:Ternyata Ini Alasan Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati, Ini Penjelasan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan
Ma’ruf Amin juga menegaskan pentingnya untuk membuktikan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia telah dijalankan dengan tata kelola yang berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Menurutnya, tantangan global semakin menguat sejak Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2006 lalu dan masih terus berlangsung hingga kini.
Untuk itu pemerintah, pengusaha, petani dan seluruh stakeholder industri kelapa sawit Indonesia harus bersinergi agar menjadi satu kekuatan besar untuk menangkal isu-isu negatif tersebut.
“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia. Harapan saya, para pengusaha juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada para petani dalam mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)” kata Ma’ruf.
Terkait tuduhan terhadap industri kelapa sawit terhadap lingkungan. Ma’ruf menyatakan berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Selain itu, program biodiesel telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
“Industri kelapa sawit telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022. Artinya, kontribusi kebun sawit nasional ternyata cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim.” Tegas Ma’ruf.
Sementara itu Mentri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan industri kelapa sawit yang baik. Mentan berharap, Kemitraan antara pengusaha dan petani dalam menjalankan program-program seperti PSR harus dijalankan dengan serius. Menurutnya, Di tahun 2023 ini pemerintah sendiri menargetkan program PSR bisa mencapai seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 Provinsi.