“Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,” pesan Firli.
BACA JUGA:Kawasan Terminal Rimbo Bujang Jadi Tempat Hiburan Malam, Mana Pengawasan di Kabupaten Tebo?
BACA JUGA:Gubernur Jambi Lepas 2 Anggota Paskibraka Asal Jambi ke Tingkat Nasional
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana berujar kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ adalah pengejawantahan dari hasil kajian yang dilakukan KPK mengenai potensi korupsi pada gelaran Pemilu.
Hasil kajian tahun 2018 mengungkap fakta bahwa sebanyak 95% menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uangnya, 72,4% media sosial, dan 69,6% popularitas.
Hal ini dikuatkan oleh kajian dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dimana praktik politik uang telah membudaya dan mengkonstruksi proses demokrasi.
Akibatnya, biaya politik membengkak, dan menjadikannya celah rawan bagi para calon peserta pemilu untuk bermain kotor dengan mencari sumber dana yang tidak baik.
BACA JUGA:Pj Bupati Bachyuni Sampaikan Rancangan KUA PPAS APBD Muaro Jambi tahun Anggaran 2024
BACA JUGA:5 Shio yang Paling Beruntung dalam Asmara, Hidup Penuh Cinta
Kemudian hasil survei LIPI terhadap Pemilu tahun 2019 mencatat bahwa 47,4% masyarakat membenarkan adanya politik uang dan 46,7% diantaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar.
Fakta ini sangat ironis, sebab jika sosok yang dipilih tidak berintegritas maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak akan jauh dari harapan masyarakat.
Sementara hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan bahwa sebanyak 72% pemilih menerima politik uang.
Setelah dibedah sebanyak 82% penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.
BACA JUGA:5 Zodiak yang Senang Menerapkan Frugal Living, Punya Tujuan Finansial yang Jelas
BACA JUGA:Pembangunan Gedung Radioterapi RSUD Raden Mattaher, Gubernur Jambi Al Haris: Sama-sama Awasi
Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang.