Bahkan lanjutnya, data berapa jumlah armada per hari, jumlah korban laka lantas, jumlah armada yang aktif, tambang yang aktif, mereka punya.
Sebelumnya, Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Jambi, Nasroel Yasir menyoroti kebijakan pemerintah terhadap batu bara di Jambi.
Nasroel menilai, pemerintah terlalu memanjakan pengusaha tambang batu bara di Jambi. Ini terkait kebijakan Gubernur Jambi terkait pengembangan industri batu bara.
"Ada beberapa faktor yang menunjukkan itu," kata Nasroel, saat dikonfirmasi Selasa 2 Januari 2024.
Beberapa hal yang menurut Nasroel menunjukkan memanjakan pengusaha tambang batu bara adalah:
BACA JUGA:Pemerintah Naikkan Konversi Subsidi Motor Listrik dari Rp 7 Juta Menjadi Rp 10 Juta
BACA JUGA:Pemerintah Naikkan Konversi Subsidi Motor Listrik dari Rp 7 Juta Menjadi Rp 10 Juta
1. Pemberian izin operasi pertambangan yang longgar kepada perusahaan, tanpa mempertimbangkan amdal dan dampak lingkungan.
2. Royalti batu bara yang rendah sehingga kontribusi kepada daerah sangat minim.
3. Kurang tegasnya pemkab dalam penertiban tambang-tambang liar dan illegal mining.
4. Lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam melakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
5. Kurang tegas terhadap pelanggaran perusahaan tambang terhadap hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.
6. Lambatnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di sekitar tambang batu bara.
BACA JUGA:Jaga Kesehatan, Jauhi 5 Kebiasaan Buruk Ini yang Bisa Memicu Penyakit Asam Urat