Pertama, untuk lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), proses dilakukan melalui pendekatan politik yang dikoordinasikan oleh Kementerian Maritim dan Investasi serta Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
BACA JUGA:Cara Membuat Bolu Kukus yang Lembut dan Mengembang Sempurna
BACA JUGA:Diet Sehat: Panduan Tepat untuk Menurunkan Berat Badan dengan Aman
Dalam skema ini, proyek fisik akan dikerjakan bersamaan dengan proses pembayaran uang ganti kerugian.
Strategi kedua melibatkan pembentukan tim yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Satuan Kerja, dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Jika masyarakat memiliki kepastian atas hak atas tanahnya yang ditetapkan oleh pengadilan, uang ganti kerugian akan dibayarkan sesuai penilaian yang dilakukan oleh KJPP.
Dengan demikian, pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan tidak hanya akan mempercepat konektivitas antarprovinsi, tetapi juga meningkatkan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.