Anwar Sadar: Terbukti Curang, PSU

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KUALATUNGKAL, JAMBI - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Muaradanau, Kecamatan Renahmendaluh, Kabupaten Tanjab Barat yang dilaksanakan Senin (6/12) lalu, menuai penolakan sejumlah masyarakat. Pasalnya dalam pelaksanaan tersebut diduga terdapat kecurangan.

Petisi warga desa Muaradanau Tanjabbarat menolak hasil pilkades dan digelar PSU.

Sebelumnya Desa Muaradanau dipimpin oleh Zarpani periode 2019-2025, yang dilantik sejak 25 November 2020 lalu. Namun berjalannya kepemimpinan selama satu tahun, Zarpani meninggal dunia dan diisi pejabat sementara (Pjs) dari pihak kecamatan selama enam bulan.

Kini, Desa Muaradanau kembali dilakukan pilkades untuk menentukan PAW (pengganti antar waktu) dengan mengusung tiga calon, di antaranya Nasip Luhut Lumbangaul, Rudi Ardiyan dan Rokan Saputra.

Pengguna hak suara dalam Pilkades ini 50 orang yang memiliki hak suara. RT 01 sampai RT 07 memiliki tujuh orang pengguna hak suara perwakilan masing-masing RT dan untuk RT 07 dikarenakan penduduknya lebih banyak, sehingga ditambah satu suara genap menjadi 50 pengguna hak suara. Penentuan pemilih melalui mekanisme pengundian nama di setiap RT.

Menurut keterangan, Ari saksi dalam pemilihan tersebut, ia mengatakan bahwa pihak panitia penyelenggara yang dibentuk oleh desa telah melakukan beberapa kecurangan atau tidak transparan. Warga yang mempunyai hak pilih merasa suaranya tidak diperhitungkan.

"Panitia penyelenggara tidak transparan terhadap hasil pemilihan didesaa Muaradanau, kemudian masyarakat yang punya hak pilih lagi di warung ketika sampai ke kantor untuk memilih sedangkan pemilihan masih berjalan dinyatakan suaranya hangus," keluhnya saat berada di depan Dinas PMD Tanjab Barat.

Lebih lanjut, banyak masyarakat yang menolak hasil pilkades tersebut. Dia mewakili saksi lain dan masyarakat meminta agar dilaksanakan kembali Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan meminta pemerintah daerah membentuk kembali panitia penyelenggara yang netral yang ditetapkan dari Pemkab Tanjab Barat.

"Bahkan masyarakat sudah membuat petisi untuk menolak hasil pilkades kemarin, kami banyak punya bukti bukti kecurangannya, makanya masyarakat sepakat untuk dilakukan pemilihan ulang," tegasnya.

Ia bingung harus mengadu ke mana terhadap permasalahan ini. Kata dia, pasca pemilihan pihaknya sudah mengajukan berkas dan bukti kecurangan hasil pilkades untuk dilakukan PSU. Namun, pihak kecamatan mengarahkan ke Kabupaten. "Makanya kami temuin dinas PMD, hasilnya juga dilempar lagi ke camat. Jadi kami bingung harus mengadu ke mana," ungkapnya kesal.

Sementara itu, Camat Renahmendaluh, Bambang Hermanto mengatakna, dirinya sudah mengarahkan ke Kabupaten Tanjab Barat (Bupati).

"Kalau kita sesuai aturan la, kalau ada keberatan silahkan dia menyuratkan Bupati, apa apa saja keberatan nya, seperti penghitungan suaro atau tahapan nya, nanti Bupati lagi yang menelaahnya kan," sebut Camat.

Terpisah, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Muaradanau, M Julis menyebut bahwa dalam pemilihan tersebut terdapat 36 pengguna hak suara, dalam kontestasi itu kata dia, maka timbul lah pemenang calon nomor urut satu, yang memperoleh sebanyak 13 suara. "Nomor urut dua 11 suara dan nomor urut tiga 12 suara," katanya.

Terkait, adanya perangkat desa yang sekaligus panitia yang mempunyai hak pilih, Julis menyampaikan bahwa itu berdasarkan hasil kesepakatan. "Perangkat desa dari segi aturan dia tidak ada yang memilih, tetapi di situ juga ada panitia kebetulan ada yang dari perangkat berdasarkan kesepakatan dari calon juga menyetujui alasannya dia berdomisili di desa," paparnya.

Sumber: