PSE Jangan Main-Main, Menkominfo Ingatkan soal Sanksi Kebocoran Data
jambi-independent.co.id|
Editor:
Surya Elviza|
Rabu 01-06-2022,20:29 WIB
Kemenkominfo mengingatkan PSE terkait kebocoran data pribadi. Foto : jpnn.com--
JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mewanti wanti agar tidak terjadi kebocoran data ke publik.
Peringatan ini ditujukan kepada Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE) agar bertanggungjawab untuk mencegah kebocoran data dan pemerintah.
Terkait hal ini, Kemenkominfo rutin melakukan pendampingan teknis. Menurut dia, PSE menjadi perpanjangan tangan masyarakat yang memiliki posisi sebagai wali data atau pengelola data.
Dia juga menjelaskan upaya pencegahan kebocoran data juga dilakukan dengan memastikan keamanan teknologi, enkripsi, dan penyiapan talenta digital yang kompeten di bidang enkripsi.
"Juga tata kelola atau manajemen terkait dengan penggunaan dan menjaga ruang digital di Penyelenggara Sistem Elektronik dengan baik ?ehingga apabila terjadi serangan siber bisa diatasi," tambah mantan legislator itu.
Pendampingan teknis itu, lanjut Johnny, dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dia juga mengingatkan PSE untuk meningkatkan teknologi enkripsi yang digunakan.
Johnny mengatakan Kemenkominfo sebagai regulator akan terus melakukan audit teknologi dan memeriksa letak kesalahan dalam kebocoran data.
"Jadi, sebagai penanggungjawab dan harus menjamin keamanan data agar tidak bocor adalah Penyelenggara Sistem Elektronik, dan telah memberikan juga sanksi-sanksi termasuk sanksi administratif,” tegas Johnny.
Dikatakannya bahwa hal ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
"PP 71 sudah mengatur bahwa yang bertanggung jawab terhadap data pribadi masyarakat adalah Penyelenggara Sistem Elektronik, baik itu PSE privat atau swasta maupun publik,” kata Johnny, Selasa 31 Mei 2022.
Bila sanksi administrasi diberikan kepada PSE yang melanggar ketentuan tidak ditaati dengan memenuhi rekomendasi peningkatan keamanan teknologi, Kemenkominfo akan mengenakan sanksi yang lebih tegas berupa sanksi denda hingga pemutusan akses.
"Kalau tidak bertanggungjawab dikasih denda disamping tentu sanksi administrasi, sanksi administrasi yang paling berat adalah pemutusan akses," ujar politikus Partai NasDem itu.
Johnny mengungkapkan tujuan adopsi teknologi ialah menjaga agar aktifitas di ruang digital tetap produktif, khususnya mencegah serangan siber dan kebocoran data seperti dikutip dari jpnn.com.
"Kebocoran data bisa terjadi dari dalam, dari personilnya (internal PSE). Untuk itu, kita butuhkan juga manajemen talenta digital di dalam Penyelenggara Sistem Elektronik yang harus dilakukan secara masif,” tandas Johnny G Plate. (viz)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
