Terungkap, Perusahaan Batu Bara di Jambi Tak Pernah Ajukan Izin Melintas Jalan Nasional ke Kementerian PUPR

Tapi ada syaratnya. Mengantongi izin dari Kementerian PUPR.

“Ada Permen PUPR. Pemilik perusahaan yang ingin melintas, harus mengurus izin melintas dulu. Untuk melintas, ada sejumlah biaya yang akan dipungut dari perusahaan untuk pembiayaan penguatan jalan yang dilewati,” kata dia.

BACA JUGA:Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Milenial Belajar Bahasa Jepang dan Korea

BACA JUGA:Pemindahan Guru di Air Liki, Bupati Merangin Sebut Sudah Memenuhi Prosedur

Nah, rupanya hingga saat ini, dari Jambi belum ada satupun permohonan izin itu yang masuk. “Dalam Permen PUPR, solusinya seperti itu,” tandasnya.

Selasa 24 Januari 2023, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI RDP dengan Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kepala BPIW Kementerian PUPR.

Rapat yang digelar di DPR RI ini, salah satunya membahas permasalahan jalan nasional yang rusak, akibat truk batu bara yang melintasinya.

Dalam rapat tersebut, sepertinya harapan untuk perbaikan jalan nasional di Provinsi Jambi yang dilalui truk batu bara, sangat tipis.

BACA JUGA:Gara-gara Ini, Bengkel Dekat Bandara Sultan Thaha Jambi Terbakar

BACA JUGA:Polri Buka Pendaftaran Penerimaan Jalur Akpol, Bintara dan Tamtama Secara Gratis

Pasalnya, pemerintah pusat menilai hal itu hanya membuang-buang tenaga. Ini karena, mereka menilai bahwa Provinsi Jambi tak ada niat untuk memperbaiki sistem.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR RI Hedy Rahadian. Pihaknya kata dia, bisa saja mencari dana sebesar Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan nasional tersebut.

Tapi menurutnya itu bukan solusi. Karena jalan nasional itu tak akan lama bertahan dengan kondisi saat ini. “Kalaupun kita perbaiki Rp1,2 triliun, jangan-jangan tidak lama lagi. Ini bukan solusi,” kata dia.

Jawaban Hedy ini menjawab pertanyaan anggota Komisi V DPR RI H Bakri. Kata dia, setelah kunker spesifik beberapa waktu lalu, jika dihitung anggaran perbaikan jalan nasional itu butuh anggaran Rp1,2 triliun. "Kira-kira statemen dari kementerian, ada anggaran khusus atau tidak," tanya dia. *

Sumber: