Awasi Proyek Strategis, Kejari dan Pemkab Sarolangun Tandatangani Pakta Integritas

”Penandatanganan Pakta Integritas ini untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan, baik dari Tim PPS Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kepala Dinas PUPR, PPK, dan Penyedia Jasa,” ucapnya 

Sebagai wujud penegakan hukum yang tidak semata-mata mengedepankan aspek represif / penindakan, maka jajaran Kejari Sarolangun akan senantiasa siap untuk berperan aktif secara preventif dalam mengamankan dan mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek strategis, agar dapat berlangsung secara efisien, efektif, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktunya.

BACA JUGA:Bejat, Pria Paru Baya Cabuli Anak Tiri Masih Dibawa Umur Hingga Hamil 

BACA JUGA:Ini 5 Karakter Pria Zodiak Taurus Saat Jatuh Cinta, Posesif dan Romantis

”Kita tentunya memberikan dukungan dalam upaya Pengamanan Pembangunan Strategis untuk Dinas PUPR dan Disdikbud Kabupaten Sarolangun. Sehingga dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, pendekatan pencegahan dan penindakan yang secara simultan dilakukan oleh Kejaksaan saat ini sepatutnya disadari semata-mata sebagai upaya memastikan bisnis perusahaan dapat terselenggara melalui praktek yang sehat, terutama dalam rangka mendorong hadirnya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance,” bebernya.

Tidak hanya iti, pihaknya juga meminta dukungan dari Polres Sarolangun dan Kodim 0420/ SARKO untuk bersama- sama melakukan pengamanan terhadap pembangunan pada Dinas PUPR di Sarolangun.

Sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu. Tidak ada masalah hukum, sehingga pelayanan masyarakat di Sarolangun dapat segera terlayani.

Sementara itu, Asisten I Sarolangun Arif Ampera mengatakan, bahwa tentunya Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyambut baik atas kegiatan entry meeting dan penandatanganan Pakta intergritas tersebut. Yang nantinya akan membantu rekan-rekan OPD terkait dan pihak rekanan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.

BACA JUGA:Masyarakat Betara Ucapkan Terima Kasih kepada PetroChina International Jabung Ltd dan Polres Tanjab Barat 

BACA JUGA:Hilang Kendali, Mobil L300 Berisi Dua Orang Tergelincir dan Nyaris Tercebur Kanal di Tanjab Timur

"Dimana di satu sisi, kita melaksanakan pembangunan di daerah kita, dan disisi lain kita sebagai pelaksana pembangunan ini mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan kegiatan pendampingan yang kita laksanakan dapat memperkecil resiko, dan kita sama-sama menjalankan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ia menambahkan, untuk seluruh jajarannya khususunya dinas PUPR dan dinas Dikbud Sarolangun untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baik dengan tetap melaksanakan kegiatan dilapangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

”Tugas yang diamanahkan kepada kita agar dilaksanakan dengan baik, sehingga kita tidak menyalahi aturan. Kepada ketua DPRD Sarolangun, saya berharap perlu juga ada dorongan dari legislatif, artinya ada dukungan, dimana sebagai legislatifnya di daerah kita, sehingga pengesahan anggaran saja, harus disetujui DPRD apalagi pertanggungjawaban,” tutupnya.*

Sumber: