Bikin Geleng-geleng! BPK Temukan Anggaran Popok Bayi di Pemkab Muba, Untuk Siapa?

Menyikapi hal ini, mantan Kepala BPKAD Muba ini memastikan pihaknya akan merubah SOP dengan melakukan audit internal terhadap setiap OPD. 

"Yang terpenting dengan kejadian seperti ini kami akan melakukan audit internal untuk mencegah hal-hal temuan seperti pampers ini agar tidak terulang lagi," jelasnya.

Begitu juga, lanjut Mirwan dengan adanya temuan BPK terkait pakan natura dan belanja natura yang terdapat kesalahan administrasi. 

"Soal natura itu ada kesalahan dalam administrasi karena pembelian bahan basah seperti daging, sayur mayur tidak menggunakan nota. Sehingga yang dilaporkan bahan-bahan yang memiliki nota inilah bercampur aduk yang menyebabkan terjadinya adanya temuan. Tapi ini sudah kami tindak lanjuti dan menjadi perhatian kami kedepan SOP harus diubah dengan memperhatikan perencanaan," tegasnya.

BACA JUGA:Udara sudah Tak Sehat, Dinkes bersama SMSI Muaro Jambi Bagikan Masker Gratis

BACA JUGA:Ingin Cari Istri, Deretan Wanita Berzodiak ini bisa jadi Pilihan Terbaik

Sementara itu, Pj Sekda Muba Musni Wijaya memastikan untuk menindaklanjuti terkait temuan ini ke masing-masing OPD di bawah koordinasi dan supervisi Inspektorat.

"Sesuai arahan Bupati, temuan BPK tersebut segera ditindak lanjuti karena  target kita tahun 2023 ini harus memperoleh kembali Opini WTP. Oleh karena itu diminta kepada seluruh OPD untuk melakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi temuan BPK yang berulang," tandasnya. 

Terpisah Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Bonny Balitong mengaku miris dengan temuan pembelian popok bayi tersebut.

Menurutnya, seorang pejabat jangan menggunakan jurus aji mumpung ketika sedang menjabat. Walaupun sebagian kebutuhannya bisa difasilitasi oleh keuangan negara. 

BACA JUGA:Cek Ramalan 3 Shio Hari Ini Rabu 6 September 2023, Kurang Fokus hingga Lebih Sensitif

BACA JUGA:Marah hingga Viralkan Siswa SMK Magang, Istri Anggota Polri Dilaporkan ke Polisi, Kapolres Langsung Bertindak

"Alangkah buntunyo sampe popok bayi bae nak dibiayai dengan duit negara," kata Bonny. 

Bonny menjelaskan, temuan BPK mengenai pembelian barang dan jasa yang tak sesuai peruntukan mengindikasikan lemahnya sistem penganggaran yang dilakukan OPD terkait. 

"Dugaan kami, bisa saja ada upaya dalam mengakali anggaran. Karena aneh sekali menganggarkan popok bayi sehingga menjadi temuan. BPK seharusnya membuka ini seterang-terangnya dan OPD terkait harus bertanggung jawab. Atau harus ada sanksi yang tegas agar temuan seperti ini tidak terulang lagi," pungkasnya. *

Sumber: