Feri Irawan: Pengusaha Batu Bara Harus Tanggung Jawab, Jangan Mengelola dengan Cara Barbar

Dalam catatan Perkumpulan Hijau, selama hampir 9 tahun terakhir setidaknya lebih dari 120 orang meninggal. Angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar.  “Itu belum yang luka, atau cacat,” katanya.

Dia meminta para sopir juga harus mengerti situasi saat ini. Karena banyak masyarakat yang mendukung penghentian aktivitas angkutan batu bara lewat jalur darat. “Kita harus berpikir, bagaimana keluarga korban itu sekarang,” kata Feri. 

BACA JUGA:Al Haris Sesalkan Adanya Demo Anarkis di Saat Pemerintah Cari Solusi, Minta Aparat Cari Dalang Kerusuhan

BACA JUGA:Bakti Kesehatan Polri Presisi untuk Negeri, Ini Pesan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono

Kendati demikian pemerintah juga harus memiliki solusi untuk para sopir angkutan batubara yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi batu bara.

Dalam catatan Pemprov Jambi, setidaknya ada 11 ribu lebih orang yang bekerja sebagai sopir tambang batu bara. Dan pada 2022 tidak kurang dari 56 ribu orang di Jambi bekerja di sektor pertambangan.

Menurut Feri, jalur sungai yang saat ini digunakan untuk angkutan batu bara adalah solusi sementara. Dia khawatir aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai berkepanjangan akan berdampak buruk terhadap ekosistem sungai. 

“Belum lagi masyarakat kita masih banyak yang memanfaatkan sungai. Kalau sampai terjadi pencemaran dari angkutan batubara itu tidak hanya ekosistem sungai yang rusak, warga sepanjang aliran sungai juga terdampak,” kata dia.

BACA JUGA:Erick Thohir Turun Gunung Beri Dukungan ke Prabowo-Gibran, Variabel Penting di Pilpres 2024

BACA JUGA:Pj Bupati Bachyuni Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional

Pemerintah, kata Feri, harus melakukan pengawasan total terhadap aktivitas angkutan batubara di sungai.

“Jangan sampai ada batubara yang tumpah atau kejadian kemarin tongkang nabrak jembatan. Jadi ini harus diawasi. Kalau tidak ini hanya akan mengalihkan masalah dari darat ke sungai,” kata Feri.

Mantan Direktur Walhi Jambi ini menuntut pihak pengusaha tambang batu bara dan pemegang IUP bertanggungjawab. Sebab, tuntutan para sopir disebabkan ketidakmampuan para pengusaha tambang batu bara membuat jalur khusus. 

"Bukan hanya pemerintah yang tanggung jawab, perusahaan tambang juga harus ikut tanggung jawab. Kalau dia sudah membuka tambang, berarti sudah siap dengan risiko yang harus dihadapi,” kata dia.

BACA JUGA:Lapor ke Polda Jambi, Berapa Kerugian Pemprov Jambi, Akibat Aksi Sopir Batu Bara di Kantor Gubernur Jambi?

Sumber: