Angkutan Batu Bara di Jambi Masih Lewat Jalur Darat, Pemprov Jambi Minta Kepolisian Bertindak

Surat ini juga ditujukan kepada Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB) Jambi.

Dalam surat tersebut, meminta kepada mereka sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemegang izin PKP2B, IUP-OP, IPP IUJP dan transportir yang melakukan pelanggaran.

BACA JUGA:Ini Alasan H A Rahman dan Andi Muhammad Guntur Muchtar Tak Hadir Dalam Diskusi Publik yang Digelar ICMI

BACA JUGA:Simak, Ini Jadwal Lengkap Hari Pertama Pertandingan Bulu Tangkis PON XXI Aceh-Sumut

Seperti diketahui, Pemprov Jambi kembali mengeluarkan Instruksi Gubernur Jambi, terkait pengaturan angkutan batu bara tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Satgas Wasgakkum, Johansyah, Senin 2 September 2024.

Kata dia, angkutan batu bara menuju TUKS di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Niaso, dilarang lewat jalan umum.

Jalan umum ini berlaku dari Sarolangun, Batanghari, Pijoan, Simpang Rimbo.

BACA JUGA:Imigrasi Bali Deportasi WNA Asal Kanada, Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Hadiri Peringatan Pramuka Ke-63, Pj Bupati Raden Najmi dan Sekda Budhi Hartono Terima Piagam Penghargaan

Kemudian, Paal X, Lingkar Selatan, Simpang 46, Pelabuhan Talang Duku, dan Niaso.

"Instruksi Gubernur Jambi pada 2 Januari 2024 masih berlaku," tegas Johansyah.

Surat terbaru ini, ditujukan pada pemegang izin PKP2B, IUP-OP,  IPP, IUJP, dan transportir.

Sumber: