Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.061 triliun.
Meski tergolong fantastis besaran APBN 2023, penetapan ini saya nilai terlalu optimis.
Karena, jika asumsi APBN yang terlalu optimis ada sisi lain yang akan dikorbankan untuk mencapainya, katakanlah pengurangan subsidi untuk orang miskin dan masyarakat.
Dalam rencana awalnya saja, APBN ini memuat defisit anggaran Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB.
BACA JUGA:Ini Pernyataan KBRI Seoul Terkait WNI di Tragedi Horor Halloween
BACA JUGA:Seminar Medis Surgical Update Diagnosa dan Management Rumah Sakit Siloam Jambi
Defisit yang harus dicari tutupannya, baik melalui silpa, hutang atau mengorbankan belanja publik atau berharap durian runtuh kenaikan komoditas sumber daya alam seperti Batu bara, Nikel, Timah dan lainnya.
Pada pos pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.463 triliun. Rinciannya adalah penerimaan perpajakan Rp 2.021,2 triliun, meliputi pajak Rp 1.718 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp 303,2 triliun. Penerimaan negara bukan pajak ditargetkan Rp 441,4 triliun.
Pendapatan pajak yang ditarget hingga 2000 triliun lebih adalah sesuatu yang diragukan untuk tercapai.
Kalaupun dipaksakan efeknya pisau bermata dua, membuat penerimaan pajak naik tapi kesejahteraan masyarakat makin menurun karena pajak yang tinggi.
BACA JUGA:Massa Pencinta Habib Rizieq Kepung Polisi sambil Bawa Celurit
BACA JUGA:Kabar Gembira, Balita Penderita Gagal Ginjal Akut di RSUD Raden Mattaher Jambi Sembuh
Lalu belanja negara disediakan sebanyak Rp 3.061,2 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun, meliputi KL Rp 993,2 triliun dan non KL Rp 1.253,3 triliun. Sementara transfer ke daerah Rp814,7 triliun.
Dari hal ini kita melihat, penerimaan pajak diragukan realisasinya, pemerintah tetap melakukan rencana belanja yang besar.